Polda Metro Jaya menetapkan 49 tersangka dalam kerusuhan di kawasan Senayan, sebuah langkah penyidikan yang mengungkap kompleksitas konflik horizontal di Jakarta. Pemetaan polisi terhadap enam klaster peran—mulai dari anak di bawah umur, perusuh biasa, pelaku perusakan dan penganiayaan, pembawa senjata tajam, penggerak dan penyandang dana, hingga perekrut massa—menunjukkan bahwa aksi ini tidak semata-mata spontan, melainkan memiliki struktur yang terencana. Dampaknya meluas: kerusakan fasilitas umum, korban luka, dan ancaman terhadap stabilitas sosial yang memerlukan respons kebijakan yang lebih dari sekadar penindakan lapangan.

Analisis Klaster Peran dan Akar Konflik Horizontal

Pemetaan enam klaster tersangka menjadi kunci untuk memahami hierarki dan motivasi di balik kerusuhan. Berdasarkan hasil penyidikan, dapat diidentifikasi beberapa faktor pemicu dan peta aktor:

  • Anak di bawah umur dan perusuh biasa: Kelompok ini menjadi pelaku lapangan yang sering dimobilisasi tanpa pemahaman hukum, menunjukkan adanya celah perlindungan anak dan edukasi publik.
  • Pelaku perusakan dan penganiayaan: Tindakan fisik ini memperparah eskalasi konflik, merusak aset publik, dan menimbulkan trauma kolektif.
  • Pembawa senjata tajam: Kehadiran senjata mengindikasikan niat kekerasan lebih parah, memicu ketidakstabilan dan ketakutan di masyarakat.
  • Penggerak dan penyandang dana: Klaster ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya pihak yang mengoordinasikan dan mendanai aksi, baik dari segi logistik maupun insentif.
  • Perekrut massa: Mereka bertanggung jawab mengumpulkan individu melalui jaringan digital dan komunitas, memperkuat indikasi keterencanaan.

Klaster pendanaan dan perekrutan menjadi krusial karena mengungkap jaringan yang lebih luas di balik kerusuhan. Tanpa pengungkapan tuntas terhadap aliran dana dan rantai komando, risiko pengulangan modus serupa tetap tinggi. Hal ini menuntut penyidikan yang lebih dalam dan transparan, termasuk kerja sama dengan PPATK untuk melacak transaksi mencurigakan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Mencegah Eskalasi Serupa

Berdasarkan temuan ini, opsi penyelesaian harus melampaui penahanan pelaku fisik. Diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat direkomendasikan kepada pengambil keputusan:

  • Regulasi lebih ketat terhadap mobilisasi massa berbayar: Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur penggunaan dana untuk mengumpulkan massa dalam aksi, termasuk sanksi bagi penyandang dana yang terbukti memicu kerusuhan.
  • Penguatan sistem deteksi dini: Kerja sama antara kepolisian, intelijen, dan lembaga keuangan seperti PPATK harus ditingkatkan untuk melacak aliran dana dan perintah sebelum aksi terjadi.
  • Pendekatan restoratif untuk pelaku anak: Bagi tersangka di bawah umur, perlu ada program rehabilitasi dan edukasi hukum agar tidak direkrut kembali dalam aksi serupa.

Rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan adalah menerbitkan regulasi khusus yang mengatur pendanaan aksi massa, disertai mekanisme pengawasan transparan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap klaster penggerak dan penyandang dana akan memberikan efek jera dan memutus rantai konflik horizontal di masa depan. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh—dari penindakan hingga pencegahan—stabilitas sosial dapat dijaga.