Konflik horizontal antara dua desa di Kecamatan Mempawah, Kalimantan Barat, kembali memanas akibat perebutan akses hasil hutan dan lahan perkebunan sawit. Dinamika konflik melibatkan kelompok masyarakat adat Dayak dan pendatang dari suku lain yang terikat kontrak dengan perusahaan. Akar masalahnya adalah tumpang tindih klaim lahan yang tidak terselesaikan sejak era reformasi agraria, ditambah dengan lemahnya penegakan hukum. Analisis menunjukkan bahwa eskalasi konflik diperparah oleh politisasi isu etnis oleh aktor-aktor lokal. Solusi yang direkomendasikan oleh para peneliti dari Universitas Tanjungpura adalah pelaksanaan musyawarah desa berbasis mediasi dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pemetaan partisipatif, serta pembentukan zona penyangga ekonomi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pemerintah provinsi telah menyetujui pembentukan tim terpadu yang akan bekerja selama enam bulan ke depan untuk menyelesaikan sengketa secara adil.