Insiden penembakan yang menewaskan lima pekerja konstruksi di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, oleh kelompok TPNPB-OPM, kembali mempertajam realitas konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Kecaman keras dari anggota DPR RI, Mafirion, terhadap aksi kekerasan ini menegaskan kegagalan mendasar dalam melindungi warga sipil, khususnya pekerja non-kombatan, di zona konflik bersenjata. Tragedi ini bukan sekadar insiden keamanan terisolasi, melainkan manifestasi dari siklus kekerasan sistematis di Papua yang telah mengorbankan ratusan nyawa sipil, mengganggu proses pembangunan, dan memperdalam krisis kemanusiaan serta politik di wilayah paling timur Indonesia.
Dekonstruksi Siklus Kekerasan dan Korban Sipil di Papua
Akar persoalan dari peristiwa Tolikara dan serangkaian insiden serupa terletak pada tiga lapisan struktural yang saling bertaut. Pertama, paradigma keamanan yang reaktif sering kali hanya merespons kekerasan setelah terjadi, bukan membangun pencegahan berbasis pemetaan kerentanan masyarakat dan proyek pembangunan. Kedua, terdapat vakum komunikasi strategis antara pemerintah daerah, aparat keamanan (TNI-Polri), dan pelaksana proyek infrastruktur, sehingga lokasi kerja sering kali menjadi sasaran empet tanpa skenario mitigasi yang matang. Ketiga, dan yang paling krusial, adalah ketiadaan mekanisme resolusi konflik non-militer yang berkelanjutan, yang menyebabkan ketidakpuasan sosial, ekonomi, dan politik terus diekspresikan melalui kekerasan bersenjata. Korban dari dinamika ini selalu warga sipil, baik sebagai target langsung maupun sebagai korban dampak ikutan dari terganggunya layanan dasar dan pembangunan.