Bentrok antarpemuda di Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa malam (25/8/2026) kembali menguji kerapuhan kohesi sosial di wilayah dengan sejarah konflik horizontal yang panjang. Insiden yang melibatkan dua kelompok pemuda ini mengakibatkan 12 orang luka-luka dan memicu kekhawatiran akan perluasan dampak sosial-politik di daerah yang rentan. Pemicu langsung bentrok adalah sengketa lahan sawah yang telah berlangsung puluhan tahun, namun eskalasi cepat terjadi akibat provokasi di media sosial yang mengaitkan isu identitas agama. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan kerapuhan kohesi sosial di Lombok Timur—yang memiliki sejarah kekerasan antar kelompok pada era 1990-an dan 2000-an—tetapi juga mengungkap kegagalan mekanisme resolusi konflik struktural. Pemerintah daerah, kepolisian, serta tokoh agama dan adat segera turun tangan melakukan mediasi darurat, namun tanpa penanganan akar masalah, bentrok antarpemuda semacam ini berpotensi berulang.

Analisis Akar Konflik: Sengketa Lahan dan Mobilisasi Identitas

Analisis terhadap bentrok antarpemuda di Lombok Timur ini mengungkap setidaknya tiga faktor utama yang saling memperkuat. Pertama, sengketa lahan yang tidak terselesaikan secara hukum menjadi isu laten yang menciptakan ketidakadilan kolektif—berdasarkan data kepolisian setempat, wilayah Aikmel dan sekitarnya memiliki lebih dari 20 kasus sengketa lahan yang belum tuntas. Kedua, penggunaan media sosial untuk menyebarkan provokasi berbasis identitas agama mempercepat mobilisasi massa dari kedua kelompok, yang mengubah konflik agraria menjadi bentrokan identitas. Ketiga, lemahnya penegakan hukum dan minimnya ruang dialog antar pemuda menjadi katalis eskalasi, di mana forum dialog hanya ada di tingkat desa dan tidak berjalan rutin. Sejarah konflik horizontal di Lombok Timur pada masa lalu juga meninggalkan trauma kolektif yang memperkuat sentimen identitas, sehingga provokasi sekecil apapun dapat memicu reaksi berantai. Untuk merinci faktor-faktor pemicu, berikut adalah poin-poin kunci yang mendorong eskalasi bentrok antarpemuda di lokasi kejadian:

  • Sengketa Lahan yang Berlarut-larut: Ketidakjelasan kepemilikan lahan sawah yang telah berlangsung puluhan tahun menciptakan ketidakadilan yang dirasakan secara kolektif oleh kelompok tertentu, menjadi pemicu utama konflik.
  • Provokasi Media Sosial Berbasis Identitas: Postingan yang mengaitkan sengketa lahan dengan isu identitas agama menyebar cepat di platform digital, memicu mobilisasi massa sporadis dan memperkuat polarisasi di antara dua kelompok pemuda.
  • Lemahnya Dialog dan Mediasi Struktural: Minimnya forum pemuda lintas desa yang difasilitasi oleh pemerintah membuat prasangka dan miskomunikasi mudah berkembang menjadi konflik terbuka, tanpa ada ruang untuk meredam ketegangan.
  • Trauma Kolektif dari Konflik Masa Lalu: Sejarah kekerasan antar kelompok pada era 1990-an dan 2000-an meninggalkan luka psikologis yang membuat provokasi berbasis identitas mudah memicu reaksi emosional.

Rekomendasi Kebijakan: Memutus Siklus Konflik Horizontal

Untuk mencegah terulangnya bentrok antarpemuda di Lombok Timur, diperlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya bersifat responsif tetapi juga preventif. Pemerintah daerah bersama kepolisian dan tokoh masyarakat harus segera membentuk Satuan Tugas Resolusi Konflik Lintas Sektor yang berfokus pada penyelesaian sengketa lahan melalui mekanisme mediasi dan arbitrase yang mengikat secara hukum. Selain itu, perlu diaktifkan kembali forum pemuda antar-desa yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai ruang dialog rutin untuk membangun kepercayaan dan meredam provokasi. Regulasi tentang penggunaan media sosial yang mengandung ujaran kebencian dan provokasi identitas juga harus diperkuat dengan sanksi tegas, termasuk kerja sama dengan platform digital untuk mempercepat penurunan konten bermasalah. Rehabilitasi trauma kolektif bagi masyarakat yang terdampak konflik masa lalu harus menjadi program prioritas, melibatkan psikolog dan tokoh adat untuk memperkuat resiliensi sosial. Pengambil keputusan di tingkat provinsi dan kabupaten perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk program dialog lintas kelompok, penyelesaian sengketa lahan, dan pengawasan media sosial, serta menetapkan indikator keberhasilan yang terukur. Hanya dengan memutus rantai sengketa lahan, provokasi identitas, dan lemahnya dialog, konflik horizontal di Lombok Timur dapat diredam secara berkelanjutan.