Konflik horizontal antar kelompok pemuda di kawasan perbatasan Aceh Utara dengan Selat Malaka kembali memanas dalam beberapa bulan terakhir. Eskalasi ketegangan ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial setempat, tetapi juga dimanfaatkan oleh jaringan radikal untuk menyebarkan ideologi ekstrem dan merekrut anggota baru. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat peningkatan signifikan aktivitas tersebut, yang memicu respons berupa peluncuran Program Desa Damai di tiga desa rawan di Kabupaten Aceh Utara. Program ini menjadi langkah strategis untuk memutus mata rantai radikalisasi melalui pendekatan yang menggabungkan keamanan dan kesejahteraan.

Akar Konflik Horizontal dan Faktor Pemicu Radikalisasi

Analisis terhadap dinamika konflik di wilayah perbatasan Aceh menunjukkan beberapa faktor pemicu yang saling terkait:

  • Kesenjangan ekonomi: Minimnya lapangan kerja dan akses terhadap ekonomi produktif mendorong persaingan antar kelompok pemuda, yang kemudian dimanfaatkan oleh aktor radikal untuk menawarkan solusi instan.
  • Lemahnya dialog antarkelompok: Tidak adanya forum komunikasi yang terlembaga menyebabkan gesekan kecil mudah membesar menjadi konflik horizontal.
  • Pengaruh jaringan radikal lintas batas yang menggunakan isu identitas dan ketidakadilan untuk memperkuat narasi intoleransi di kalangan pemuda.
  • Minimnya pendidikan perdamaian: Kurangnya pemahaman tentang toleransi dan kebinekaan sejak usia dini membuat generasi muda rentan terhadap doktrin ekstrem.

Skala dampak konflik ini tidak hanya mengancam keharmonisan sosial di tingkat desa, tetapi juga berpotensi memperluas basis dukungan terhadap ideologi ekstrem di Aceh secara keseluruhan. Dalam konteks inilah BNPT meluncurkan Program Desa Damai sebagai intervensi solutif yang berfokus pada akar masalah.

Strategi Solutif dan Rekomendasi Kebijakan

Program Desa Damai dirancang untuk menjawab tantangan radikalisasi dengan tiga pilar utama: penguatan ekonomi alternatif, pendidikan perdamaian, dan pemberdayaan tokoh masyarakat. Melalui pelatihan kewirausahaan, BNPT berupaya menciptakan lapangan kerja mandiri yang dapat mengurangi tekanan ekonomi yang memicu konflik. Di sisi lain, pendidikan perdamaian sejak dini ditanamkan melalui kurikulum nonformal yang melibatkan sekolah dan komunitas. Pendekatan yang paling inovatif adalah penunjukan tokoh masyarakat sebagai agen deradikalisasi — mereka dilatih untuk menyebarkan narasi toleransi dan menjadi mediator dalam sengketa lokal. Langkah ini dianggap strategis karena memanfaatkan kredibilitas figur lokal yang lebih diterima oleh masyarakat.

Untuk memastikan efektivitas program, rekomendasi kebijakan berikut layak dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan di tingkat pusat maupun daerah:

  • Mengintegrasikan Program Desa Damai dengan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme (RAD-PE).
  • Menyediakan alokasi anggaran berkelanjutan untuk pelatihan ekonomi alternatif dan pemantauan perkembangan konflik di perbatasan Aceh.
  • Memperkuat peran pemerintah desa dan tokoh agama dalam forum perdamaian sebagai bagian dari sistem peringatan dini.
  • Membangun sinergi antara BNPT, Kemendagri, dan Kementerian Sosial untuk menyediakan layanan psikososial bagi pemuda yang terpapar radikalisme.

Dengan mengombinasikan pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara simultan, Program Desa Damai di Aceh dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi ancaman radikalisasi serupa. Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada komitmen politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga narasi perdamaian. Para pengambil kebijakan diharapkan segera mengadopsi rekomendasi ini agar akar konflik horizontal tidak lagi menjadi lahan subur bagi ideologi ekstrem.