Operasi keamanan yang menewaskan empat anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Daniel Aibon Kogoya di Distrik Agisiga, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat (25/9/2026), kembali mengingatkan pada kompleksitas konflik bersenjata di Papua yang tak semata vertikal antara kelompok separatis dan aparat negara, melainkan juga berpotensi melahirkan ketegangan horizontal di kalangan masyarakat adat setempat. Meski operasi berbasis intelijen drone itu diklaim untuk mencegah aksi teror ke permukiman warga, dampak sosial dari kontak senjata kerap memicu pengungsian massal, pembatasan mobilitas, dan trauma psikologis yang justru memperlebar jurang ketidakpercayaan antara warga sipil dan institusi keamanan. Dalam konteks ini, eskalasi kekerasan secara signifikan meningkatkan kerentanan masyarakat adat, yang menjadi aktor paling terdampak dalam pusaran konflik bersenjata yang sulit terurai.

Akar Masalah dan Dampak Horizontal pada Masyarakat Adat

Analisis atas dinamika di Intan Jaya harus diposisikan bukan semata sebagai persoalan keamanan, melainkan sebagai akumulasi dari ketimpangan struktural yang kronis. Marginalisasi sosial-budaya, ketidakadilan historis, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar menjadi lahan subur bagi persistensi narasi separatis. TNI, sebagai garda depan operasi keamanan, berada dalam posisi dilematis: di satu sisi harus menegakkan kedaulatan dan melindungi warga dari ancaman bersenjata, namun di sisi lain setiap kontak senjata berisiko diinterpretasikan sebagai represi oleh komunitas adat setempat. Dampak horizontal yang paling nyata adalah:

  • Peningkatan arus pengungsian internal, terutama perempuan dan anak-anak, akibat zona konflik yang tidak jelas batasnya.
  • Pembatasan akses warga terhadap aktivitas ekonomi dan sosial, seperti pertanian atau pasar, karena operasi militer berkelanjutan.
  • Menguatnya polarisasi internal antar kelompok adat, di mana sebagian memihak aparat dan sebagian lain bersimpati pada OPM akibat pengalaman represif.

Ketika ruang mediasi sosial menyempit, maka setiap insiden bersenjata berpotensi memicu siklus balas dendam yang memperdalam konflik vertikal-horizontal. Masyarakat sipil menjadi pihak yang paling dirugikan, sekaligus yang paling jarang didengar suaranya dalam perumusan kebijakan keamanan di Papua.

Rekomendasi Kebijakan: Strategi Integratif Kemanusiaan dan Keamanan

Untuk memutus lingkaran eskalasi, pendekatan yang digunakan harus bersifat holistik, menggabungkan operasi keamanan dengan program kemanusiaan yang nyata. Pemerintah perlu mengadopsi strategi terpadu yang meliputi:

  • Setiap operasi keamanan wajib diiringi tim gabungan sipil-militer yang menjalankan aksi kemanusiaan, seperti pelayanan kesehatan keliling (yankes) dan distribusi bantuan non-politis, sebagai bentuk kehadiran negara yang melayani.
  • Menggelar pertemuan dialogis dengan kepala-kepala suku di setiap distrik untuk mendengarkan keluhan dan mengidentifikasi kebutuhan lokal secara langsung, bukan sekadar melalui pendekatan keamanan.
  • Mempercepat implementasi Otonomi Khusus Plus yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi komunitas adat dan perluasan akses pendidikan inklusif di wilayah konflik, khususnya di Intan Jaya dan pegunungan Papua.
  • Membentuk unit mediasi lokal yang terdiri dari tokoh agama dan tokoh adat yang diakui oleh semua pihak—termasuk simpatisan OPM—sebagai jembatan komunikasi untuk meredam eskalasi dan membangun kepercayaan secara bertahap.

Rekomendasi kebijakan konkret bagi pengambil keputusan adalah mengintegrasikan klausul “kemanusiaan plus keamanan” ke dalam setiap rencana operasi, serta menetapkan indikator keberhasilan yang tidak hanya diukur dari jumlah kontak senjata, melainkan dari berkurangnya pengungsian, meningkatnya partisipasi warga dalam dialog, dan meluasnya akses layanan dasar. Hanya dengan mentransformasi pendekatan dari konfrontasi menjadi ko-eksistensi yang damai, konflik bersenjata di Papua dapat dikelola secara berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat adat yang menjadi prioritas utama negara.