Pembentukan Forum Rekonsiliasi Nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, tokoh agama, adat, akademisi, LSM) diharapkan dapat menjadi model sistematis dalam menangani konflik komunal di berbagai daerah. Akar masalah konflik horizontal di Indonesia seringkali serupa: kesenjangan, miskomunikasi, dan politisasi identitas, namun penanganannya kerap bersifat ad hoc dan reaktif. Dinamika forum ini dirancang untuk menyediakan kerangka kerja (framework) yang komprehensif, mulai dari pencegahan, manajemen krisis, hingga pascakonflik. Opsi penyelesaian yang ditawarkan adalah standardisasi prosedur mediasi berbasis bukti dan best practices dari konflik-konflik sebelumnya, seperti di Ambon, Poso, atau Sampang. Forum ini juga berperan sebagai clearing house pengetahuan dan pelatihan bagi mediator lokal. Keberhasilannya bergantung pada independensi, kapasitas fasilitator, dan komitmen politik untuk mengimplementasikan rekomendasinya, sehingga tidak sekadar menjadi wadah diskusi semata.