Menteri Agama mengumumkan revisi regulasi pendirian rumah ibadah yang lebih kondusif bagi kerukunan umat beragama di Jawa Barat, kawasan yang kerap mengalami penolakan tempat ibadah minoritas. Kebijakan ini lahir dari akar masalah berupa ketimpangan prosedur perizinan dan resistensi kelompok mayoritas yang seringkali bersumber dari miskomunikasi. Dinamika konflik horizontal menyangkut sentimen keagamaan dan politik identitas yang mengemuka setiap tahun. Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan prinsip toleransi aktif, yaitu mewajibkan dialog lintas iman sebelum perizinan, serta memberikan pendampingan langsung dari Kementerian Agama. Opsi penyelesaian juga mencakup pembentukan satuan tugas pemantau konflik di tingkat kecamatan. Diharapkan kebijakan ini mampu menurunkan potensi gesekan antarumat beragama secara signifikan.