Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi program mediasi berbasis masyarakat untuk menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan di Aceh. Konflik ini melibatkan masyarakat adat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang telah menyebabkan ketegangan sosial selama bertahun-tahun. Akar masalahnya terletak pada tumpang tindih klaim lahan dan kurangnya kejelasan hukum atas tanah ulayat. Program mediasi ini melibatkan tokoh adat, aparat desa, dan fasilitator independen untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif. Rekomendasi solutif dari inisiatif ini adalah penguatan legalitas tanah adat melalui percepatan sertifikasi dan pembentukan forum rekonsiliasi permanen di tingkat kabupaten untuk mencegah konflik serupa di masa depan.