Kemendagri Dorong Revitalisasi Forum Kerukunan Umat Beragama di Daerah Konflik

Konflik horizontal bernuansa agama di sejumlah daerah konflik seperti Tolikara (Papua), Singkil (Aceh), dan beberapa kota di Jawa Timur terus menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan pembangunan daerah. Benturan antarkelompok masyarakat yang dipicu sentimen agama tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Merespons situasi tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan surat edaran yang mewajibkan setiap pemerintah daerah merevitalisasi forum kerukunan umat beragama (FKUB). Langkah ini diambil setelah evaluasi mendalam mengungkap bahwa sebagian besar FKUB di berbagai daerah hanya berfungsi sebagai lembaga formal tanpa aktivitas nyata, minim anggaran operasional, dan tidak memiliki program aksi yang terukur. Revitalisasi ini menjadi agenda mendesak mengingat dampak konflik horizontal tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga merembet pada ketidakstabilan regional dan menghambat investasi pemerintah dalam pembangunan.

Akar Disfungsi FKUB dan Dampaknya terhadap Stabilitas Daerah Konflik

Revitalisasi forum kerukunan umat beragama tidak bisa dilepaskan dari diagnosis akar masalah yang selama ini menghambat efektivitas forum tersebut. Berdasarkan temuan Kemendagri, setidaknya terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan FKUB tidak berfungsi optimal di daerah konflik:

• Keterbatasan anggaran operasional: Banyak FKUB tidak memiliki alokasi dana memadai untuk menjalankan kegiatan dialog lintas iman, pelatihan mediasi, atau pemantauan kerukunan, sehingga forum hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata.
• Lemahnya representasi dan partisipasi: Keanggotaan FKUB sering kali tidak mencerminkan keragaman agama dan kelompok rentan seperti perempuan, yang mengurangi legitimasi dan efektivitas forum dalam merangkul semua pihak.
• Tidak adanya ukuran kinerja yang jelas: Indikator kerukunan belum terintegrasi dalam evaluasi kinerja kepala daerah, sehingga tidak ada insentif atau sanksi yang mendorong perbaikan fungsi FKUB.

Disfungsi ini berdampak langsung pada lumpuhnya mekanisme deteksi dini dan mediasi konflik antarumat beragama. Di daerah konflik, FKUB seharusnya menjadi instrumen pencegahan struktural, bukan sekadar pelengkap birokrasi. Tanpa peran aktif FKUB, upaya menjaga kerukunan hanya mengandalkan aparat keamanan yang bersifat reaktif, sehingga potensi gesekan horizontal semakin tinggi dan penyelesaian konflik tidak berkelanjutan. Dampak jangka panjangnya adalah meningkatnya radikalisme dan segregasi sosial, yang pada akhirnya menghalangi proses rekonsiliasi dan penguatan kohesi sosial.

Opsi Kebijakan dan Langkah Strategis Revitalisasi FKUB

Surat edaran Kemendagri menawarkan sejumlah opsi penyelesaian yang bersifat struktural dan operasional untuk memperkuat forum kerukunan umat beragama di daerah konflik. Pertama, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan dana hibah khusus untuk kegiatan dialog antaragama, pelatihan mediasi bagi anggota FKUB, serta kampanye kerukunan. Kedua, komposisi keanggotaan FKUB harus diperluas dengan melibatkan tokoh agama minoritas, pemuda, dan perempuan guna meningkatkan representativitas. Ketiga, Kemendagri mendorong integrasi indikator kerukunan dalam sistem evaluasi kinerja kepala daerah, sehingga keberhasilan menjaga stabilitas sosial menjadi bagian dari penilaian prestasi. Langkah-langkah ini perlu dilengkapi dengan pembentukan mekanisme pemantauan bersama antara FKUB, aparat keamanan, dan masyarakat sipil agar respons terhadap potensi konflik dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Rekomendasi kebijakan yang dapat segera ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan antara lain: pertama, percepatan penerbitan peraturan daerah tentang penguatan FKUB yang mengatur alokasi anggaran minimal 0,5% dari APBD untuk kegiatan kerukunan; kedua, pengembangan sistem data base kerukunan yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah; ketiga, penyediaan pelatihan bersertifikat bagi mediator antaragama yang difasilitasi oleh Kemendagri bersama Kementerian Agama. Tanpa tindakan terstruktur, revitalisasi FKUB hanya akan menjadi wacana tanpa dampak pada penurunan eskalasi konflik di daerah konflik. Oleh karena itu, komitmen politik dari pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan agenda kerukunan nasional.