Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendorong penerapan model mediasi restoratif di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, sebagai upaya menyelesaikan konflik horizontal antar klan yang telah berlangsung puluhan tahun. Akar masalah utamanya adalah warisan dendam dan pembagian lahan adat yang tidak merata. Dinamika konflik kerap dipicu oleh insiden kecil yang kemudian memicu serangan balasan. Opsi penyelesaian yang diusung meliputi ritual adat perdamaian yang difasilitasi negara, kompensasi ekonomi bagi korban, serta pembentukan dewan kehormatan adat yang berwenang mengadili sengketa. Model ini dinilai lebih efektif dibandingkan jalur hukum formal yang seringkali tidak menyentuh akar kultural.