Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mencatat penurunan signifikan konflik horizontal sebesar 12% pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Keberhasilan ini merupakan buah dari implementasi program deradikalisasi berbasis komunitas yang dijalankan di 12 provinsi prioritas, yang berhasil meredam eskalasi ketegangan di tingkat akar rumput. Meskipun demikian, dinamika konflik horizontal di Indonesia tidak sepenuhnya mereda; terjadi pergeseran dari kekerasan fisik ke bentuk non-fisik, seperti ujaran kebencian dan boikot ekonomi. Pola baru ini menuntut pendekatan resolusi yang lebih adaptif dan berbasis data, mengingat dampaknya yang meluas terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional. Pihak-pihak yang terlibat dalam dinamika ini meliputi kelompok masyarakat yang terpolarisasi akibat provokasi digital, tokoh agama, pemuda, serta aktor ekonomi lokal.

Analisis Akar Masalah dan Dinamika Konflik Horizontal

Berdasarkan data Kemenko Polhukam, akar masalah utama konflik horizontal di Indonesia masih bersumber pada maraknya provokasi di media sosial dan lemahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Faktor-faktor ini menciptakan ruang bagi penyebaran narasi kebencian yang memicu polarisasi di tingkat lokal. Berikut adalah rincian faktor pemicu utama:

  • Provokasi berbasis identitas di platform digital yang tidak dimoderasi secara efektif.
  • Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi hoaks dan ujaran kebencian.
  • Pergeseran pola konflik dari kekerasan fisik ke bentuk non-fisik seperti boikot ekonomi dan diskriminasi sosial, yang sulit dideteksi secara konvensional.
  • Keterbatasan keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses mediasi dini akibat minimnya pelatihan moderasi beragama.

Pergeseran ini menuntut strategi deradikalisasi yang tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga pada penguatan kohesi sosial dan literasi digital. Program deradikalisasi berbasis komunitas yang telah berjalan perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan melibatkan aktor-aktor kunci seperti tokoh agama, pemuda, dan perempuan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Memperkuat Deradikalisasi Berbasis Komunitas

Untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif penurunan konflik horizontal, Kemenko Polhukam telah mengambil langkah strategis, termasuk pembentukan satuan tugas siber yang bekerja sama dengan platform digital utama untuk memonitor dan menindak konten provokatif. Selain itu, pelatihan moderasi beragama bagi tokoh masyarakat di 12 provinsi prioritas telah terbukti efektif dalam meredam potensi konflik di tingkat lokal. Namun, diperlukan langkah lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Rekomendasi kebijakan konkret yang dapat diambil oleh pengambil keputusan adalah: Integrasi program deradikalisasi berbasis komunitas ke dalam kurikulum pendidikan non-formal, seperti pesantren, majelis taklim, dan kelompok kajian, agar nilai-nilai toleransi dan moderasi dapat ditanamkan sejak dini. Perpanjangan masa kerja satuan tugas siber hingga tahun 2028, dengan memperluas cakupan wilayah ke provinsi-provinsi rawan konflik lainnya. Peningkatan alokasi anggaran untuk program literasi digital di daerah pedesaan dan pinggiran, yang selama ini menjadi titik lemah dalam menghadapi provokasi digital. Dengan langkah ini, Kemenko Polhukam dapat memperkuat stabilitas keamanan dan memastikan penurunan konflik horizontal berkelanjutan di masa depan.