Konflik laten di wilayah perbatasan provinsi, seperti antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah atau Sumatera Selatan dan Jambi, sering dipicu persaingan atas sumber daya (air, hutan, tambang) dan klaim wilayah adat. Dinamika konflik bersifat siklus, sering muncul saat ada proyek pembangunan baru atau perubahan demografi. Analisis solutif menekankan pentingnya pendekatan tata kelola wilayah perbatasan yang terintegrasi. Rekomendasi spesifik meliputi: membentuk badan bersama lintas provinsi dengan kewenangan mengelola sumber daya strategis untuk kepentingan bersama, mengadakan pemetaan partisipatif wilayah adat yang melibatkan semua komunitas, serta menyelenggarakan forum rutin pemimpin komunitas untuk membangun hubungan personal dan early warning system terhadap potensi eskalasi.