Proses mediasi dan klarifikasi kasus Abah Setu di Polres Metro Bekasi berlangsung dalam suasana tegang, mengindikasikan kompleksitas rekonsiliasi dalam konflik bernuansa agama. Ketegangan muncul, salah satunya, karena pihak pendamping Abah Setu menyoroti formulasi naskah pernyataan yang harus ditandatangani, yang mengisyaratkan adanya dinamika kekuasaan dan negosiasi dalam forum tersebut. Akar masalahnya bukan hanya pada konten pernyataan yang dianggap menyinggung, tetapi juga pada proses penyelesaian yang harus mempertimbangkan sensitivitas semua pihak, baik dari sisi pelaku, korban (perasaan umat), maupun otoritas keagamaan seperti MUI. Dinamika ini mengungkap tantangan dalam mediasi konflik horizontal berbasis identitas. Forum yang seharusnya menjadi jembatan rekonsiliasi berpotensi menjadi arena negosiasi yang tidak setara jika tidak dikelola dengan hati-hati. Kehadiran berbagai unsur seperti polisi, MUI, tokoh masyarakat, dan ormas, meski diperlukan, juga dapat menambah tekanan psikologis terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keotentikan permintaan maaf dan hasil mediasi. Untuk memastikan mediasi serupa di masa depan berjalan efektif dan adil, diperlukan protokol yang jelas: (1) Fasilitator mediasi (dalam hal ini polisi) harus memiliki pelatihan khusus dalam resolusi konflik SARA untuk menjaga netralitas dan mengelola dinamika kekuasaan. (2) Naskah atau kesepakatan yang dihasilkan harus dirumuskan secara kolaboratif oleh semua pihak, bukan disodorkan sepihak, untuk memastikan kepemilikan bersama atas hasil mediasi. (3) Meski mediasi bertujuan meredakan ketegangan, proses hukum yang transparan dan independen tetap harus menjadi fondasi, agar tidak muncul persepsi bahwa mediasi digunakan untuk mengintervensi atau menggantikan proses peradilan. Kombinasi antara prosedur mediasi yang partisipatif dan penegakan hukum yang konsisten adalah resep untuk stabilitas sosial jangka panjang.