Konflik horizontal antarwarga di tingkat kelurahan kerap kali bermula dari sengketa sederhana—lahan, batas wilayah, atau perbedaan pandangan—yang tidak difasilitasi penyelesaiannya secara formal. Di Kota Padang, potensi eskalasi kekerasan dari sengketa mikro ini mendorong Kementerian HAM (KemenHAM) meluncurkan Kampung Redam (Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian) sebagai mekanisme pencegahan konflik berbasis komunitas. Program ini menempatkan desa dan kelurahan sebagai garda terdepan resolusi, dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan sebagai aktor perdamaian. Jika sengketa kecil dibiarkan, bukan hanya kerukunan warga yang terancam, tetapi aparat keamanan dan pemerintahan juga terkuras, sementara kepercayaan publik terhadap proses penyelesaian formal semakin menurun. Oleh karena itu, intervensi di tingkat akar rumput menjadi krusial untuk menghentikan siklus konflik sebelum meluas.

Akar Konflik Horizontal dan Urgensi Resolusi di Tingkat Akar Rumput

Mayoritas sengketa di Padang berakar pada interaksi keseharian yang tidak difasilitasi dengan baik. Secara sistematis, faktor pemicu konflik horizontal dapat diurai sebagai berikut:

  • Sengketa pertanahan dan batas antar-RT/RW yang tidak memiliki dokumen hukum yang jelas.
  • Perbedaan tafsir antara kearifan lokal dan regulasi formal dalam tata kelola lingkungan.
  • Perselisihan relasional yang meluas karena minimnya mediasi dari pihak netral.
  • Lemahnya pencatatan dan tindak lanjut kasus oleh aparatur kelurahan.

Tanpa mekanisme penyelesaian di tingkat akar rumput, sengketa mikro berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal berskala luas. Kampung Redam hadir untuk memperkuat kapasitas komunitas dalam melakukan rekonsiliasi secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kelompok rentan dalam proses mediasi, program ini menjadi instrumen preventif yang lebih cepat, murah, dan kontekstual dibandingkan jalur formal yang kerap memakan waktu. Data awal dari KemenHAM menunjukkan bahwa kelurahan yang telah menerapkan pendekatan serupa mengalami penurunan hingga 40% dalam jumlah laporan sengketa warga.

Rekomendasi Kebijakan: Integrasi Kampung Redam dalam Ekosistem Ketahanan Sosial

Efektivitas Kampung Redam membutuhkan langkah konstitutif agar tidak menjadi program seremonial belaka. Pelatihan mediasi terstandar bagi kader kampung, penyusunan panduan sengketa yang adaptif terhadap kearifan lokal, serta pembuatan sistem dokumentasi dan pemantauan konflik merupakan langkah awal yang memperkuat peran penengah kampung sebagai ujung tombak pencegahan konflik. Pengambil kebijakan di daerah juga perlu memastikan bahwa setiap kelurahan memiliki data konflik yang transparan dan dapat diakses untuk evaluasi berkala. Rekomendasi strategis jangka panjang adalah mengintegrasikan Kampung Redam dengan inisiatif ketahanan komunitas yang sudah berjalan, seperti Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan forum RT/RW. Sinergi ini menciptakan ekosistem holistik yang tidak hanya tangguh terhadap bencana alam, tetapi juga gesekan sosial. Keberhasilan implementasi di Padang dapat menjadi model replikasi nasional untuk memperkuat ketahanan sosial dari bawah. Oleh karena itu, pengambil kebijakan di pusat dan daerah perlu menyediakan anggaran khusus bagi keberlanjutan Kampung Redam, serta melibatkan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan kurikulum mediasi yang berbasis bukti.