Pemerintah Aceh meluncurkan program 'Rumoh Damai' sebagai platform resolusi konflik komunal berbasis nilai lokal dan pendekatan kultural. Akar masalah yang menjadi fokus program adalah konflik horizontal pasca-konflik vertikal yang masih menyisakan ketegangan antar kelompok, sengketa sumber daya alam, dan persaingan identitas. Dinamika konflik di Aceh menunjukkan bahwa pendekatan hukum saja sering kali tidak cukup karena konflik memiliki dimensi sosial-budaya yang kompleks. Opsi penyelesaian yang diusung 'Rumoh Damai' adalah penggunaan rumah adat sebagai tempat mediasi yang melibatkan tokoh adat, ulama, dan pemuda, dengan metode musyawarah sesuai tradisi Aceh. Program ini juga mencakup pelatihan mediator komunitas dan sistem dokumentasi konflik untuk pembelajaran berkelanjutan. Strategi solutif yang perlu diperkuat adalah integrasi program 'Rumoh Damai' dengan sistem pemerintahan desa, serta alokasi anggaran khusus dari pemerintah daerah untuk operasionalisasi rumah damai di setiap kabupaten rawan konflik.