Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi dini potensi konflik horizontal di daerah. Akar masalah yang mendorong kebijakan ini adalah keterlambatan identifikasi konflik yang sering berujung pada eskalasi kekerasan massal, sementara sistem pemantauan konvensional bergantung pada laporan manual yang tidak real-time. Dinamika konflik di era digital menunjukkan bahwa isu sensitif dapat viral dalam hitungan jam, memerlukan respons kebijakan yang adaptif dengan teknologi. Aplikasi ini dirancang menganalisis data dari media sosial, forum online, dan laporan masyarakat untuk mengidentifikasi pola komunikasi yang berpotensi memicu konflik horizontal, seperti narasi kebencian, polarisasi kelompok, atau mobilisasi massa. Pendekatan solutif ini menggabungkan aspek teknologi dengan analisis sosial, menciptakan sistem peringatan dini yang dapat diakses pemerintah daerah. Tantangan implementasi meliputi akurasi algoritma dalam konteks bahasa dan budaya lokal, serta perlindungan privasi data. Rekomendasi pengembangan lebih lanjut mencakup: pertama, integrasi sistem dengan pusat krisis daerah yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Kedua, pelatihan bagi aparat daerah dalam interpretasi data dan tindak lanjut preventif. Ketiga, pengaturan etis yang jelas tentang penggunaan data untuk mencegah penyalahgunaan. Keempat, pilot project di provinsi-provinsi rawan konflik sebelum implementasi nasional, dengan evaluasi berkala terhadap efektivitas dalam mencegah eskalasi kekerasan.