Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan resmi meluncurkan Program Integrasi Sosial di Papua Barat pada 27 Agustus 2026. Program ini menyasar lima distrik yang selama tiga tahun terakhir menjadi episentrum konflik horizontal antara kelompok pendukung otonomi khusus dan kelompok pro-integrasi. Akar masalah terletak pada kesenjangan ekonomi, distribusi bantuan yang tidak merata, serta lemahnya komunikasi antar tokoh adat. Dinamika konflik semakin memanas setelah aksi saling serang pada Juli lalu yang menewaskan 12 warga sipil. Opsi penyelesaian yang ditawarkan meliputi dialog lintas kelompok difasilitasi oleh TNI-Polri, pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal, dan pembentukan forum mediasi permanen di tingkat kampung. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas sosial jangka panjang tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat.