Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Agama meresmikan program Kampung Moderasi Beragama di tiga desa rawan konflik di Maluku Utara. Latar belakang program ini adalah tingginya potensi gesekan antar umat beragama di wilayah yang pernah dilanda konflik horizontal pasca-kerusuhan 1999. Program ini mengadopsi pendekatan kultural dengan melibatkan tokoh agama, pemuda, dan perempuan dalam dialog dan pelatihan resolusi konflik. Dinamika konflik di daerah ini sering dipicu isu SARA yang dimanfaatkan oleh kepentingan politik lokal. Opsi penyelesaian yang ditawarkan mencakup pembentukan forum komunikasi antarumat beragama di tingkat desa, pengembangan ekonomi bersama melalui BUMDes, dan kurikulum pendidikan toleransi di sekolah dasar. Langkah ini diharapkan menjadi model rekonsiliasi yang dapat direplikasi di daerah rawan lainnya.