Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengumumkan penyusunan grand design resolusi konflik yang mencakup 10 daerah prioritas, seperti Papua, NTT, Maluku, dan Kalimantan Barat. Langkah ini didasarkan pada evaluasi bahwa konflik horizontal di daerah tersebut seringkali berulang karena tidak ada penanganan yang sistemik. Grand design akan memuat peta potensi konflik, mekanisme deteksi dini, serta skema pendanaan yang jelas untuk program rekonsiliasi. Rekomendasi dari berbagai akademisi dan LSM akan diintegrasikan untuk memastikan kebijakan yang solutif dan berkeadilan, termasuk penguatan peran masyarakat sipil sebagai penjaga perdamaian.