Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan bernama 'Siaga Damai' untuk memantau potensi konflik horizontal di 24 kabupaten/kota. Aplikasi ini menggunakan data dari media sosial, laporan warga, dan sensor di lapangan untuk menghasilkan peta kerentanan konflik secara real-time. Akar masalah di Sulsel adalah sengketa lahan pertanian dan perbatasan daerah yang kerap memicu bentrok antar desa. Aplikasi ini akan diuji coba di Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo. Kepala BRIN menyatakan bahwa sistem ini mampu mendeteksi pola ujaran kebencian dan pergerakan massa mencurigakan. Namun, sejumlah LSM mengkhawatirkan potensi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Solusi yang ditawarkan adalah penggunaan data anonim dan pembentukan dewan pengawas independen yang terdiri dari elemen masyarakat sipil.