Eskalasi kekerasan horizontal antar permukiman di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, telah mencapai titik kritis yang tidak hanya mengancam keamanan publik tetapi juga mengguncang fondasi stabilitas sosial-ekonomi regional. Kerugian materiil yang signifikan dan trauma psikologis berkepanjangan di kalangan masyarakat telah mendorong Polda Sulbar untuk menginisiasi respons struktural yang lebih mendasar: pembentukan Satgas mediasi permanen. Inisiatif ini menandai pergeseran paradigma kebijakan dari pendekatan responsif-represif konvensional menuju model preventif-kolaboratif, mengakui bahwa pola berulang konflik antar kampung di Mamuju memerlukan intervensi multidisipliner dan berkelanjutan.

Anatomi Eskalasi: Mengurai Lapisan Penyebab Konflik Horizontal

Analisis mendalam terhadap dinamika kekerasan mengungkap bahwa eskalasi di Mamuju bukanlah peristiwa insidental, melainkan manifestasi dari interaksi kompleks tiga lapisan masalah struktural yang saling memperkuat. Konflik antar kampung ini bersifat sistemik dan mudah terulang karena setiap lapisan menyediakan bahan bakar bagi lapisan berikutnya, menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus hanya dengan pendekatan keamanan semata. Pola ini menjelaskan mengapa insiden kecil dengan cepat bertransformasi menjadi konfrontasi komunal berskala luas.

  • Lapisan Struktural (Pemicu Akar): Ditandai oleh sengketa batas wilayah administratif yang ambigu dan persaingan akses terhadap sumber daya alam, khususnya lahan produktif. Ketidakpastian hukum dan lemahnya mekanisme resolusi sengketa di tingkat lokal membuat konflik ini menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja.
  • Lapisan Sosio-Kultural (Faktor Pemercepat): Terdiri dari narasi sejarah konflik masa lalu yang diwariskan secara turun-temurun, membentuk memori kolektif permusuhan. Setiap gesekan kontemporer berpotensi membangkitkan dendam historis, mempercepat eskalasi di luar proporsi pemicu awal.
  • Lapisan Mobilisasi (Mekanisme Eskalasi): Mekanisme mobilisasi berbasis solidaritas kampung yang kuat mentransformasi perselisihan antarindividu menjadi konflik antarkelompok. Solidaritas primordial ini menjadi kendaraan efektif untuk mobilisasi massa cepat, sering kali diperkuat oleh komunikasi melalui media sosial.

Membangun Infrastruktur Perdamaian: Rekomendasi Kebijakan Terintegrasi

Keberhasilan jangka panjang Satgas mediasi yang dibentuk Polda Sulbar bergantung pada kemampuannya untuk terintegrasi dengan kerangka kebijakan pembangunan dan tata kelola yang lebih luas. Pendekatan yang terisolasi hanya akan menghasilkan solusi temporer. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur perdamaian melalui serangkaian rekomendasi kebijakan konkret yang menyasar akar masalah di setiap lapisan konflik.

  • Integrasi dengan Kerangka Pembangunan: Satgas perlu disinkronkan secara operasional dengan program Dana Desa dan inisiatif pembangunan infrastruktur pedesaan. Penyelesaian sengketa lahan harus diiringi dengan program peningkatan ekonomi alternatif untuk mengurangi kompetisi atas sumber daya yang terbatas, sehingga menangani baik gejala maupun akar konflik.
  • Penguatan Kapasitas Mediasi Lokal: Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju perlu menyelenggarakan program pelatihan basic mediation skill dan pendampingan hukum intensif bagi perangkat kampung dan tokoh adat. Membangun otoritas dan kompetensi penyelesaian sengketa di tingkat paling awal merupakan investasi kritis untuk mencegah eskalasi.
  • Pembangunan Sistem Pemantauan Berbasis Data: Diperlukan platform digital terpadu untuk pemetaan wilayah rawan konflik dan evaluasi indikator dini, seperti pola komunikasi bernuansa kebencian atau mobilisasi massa di ruang digital. Data real-time ini menjadi fondasi bagi intervensi pre-emptif Satgas mediasi yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Kepada para pengambil kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten, langkah strategis selanjutnya adalah menginstitusionalisasi Satgas mediasi ini melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Gubernur yang memberikan mandat, alokasi anggaran berkelanjutan, dan kerangka koordinasi yang jelas dengan OPD terkait. Selain itu, perlu dibentuk forum multipihak tetap yang melibatkan unsur kepolisian, pemerintah daerah, tokoh adat, dan perwakilan pemuda dari kampung-kampung rawan konflik sebagai ruang dialog dan early warning system. Komitmen politik yang diikuti dengan konsistensi implementasi kebijakan ini akan menentukan apakah siklus konflik antar kampung di Mamuju dapat benar-benar diputus, atau hanya mengalami jeda sesaat sebelum kembali bereskalasi.