Polrestabes Surabaya mengambil langkah strategis dengan menginisiasi forum rutin yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dan tokoh agama guna memperkuat kerukunan antarumat beragama di kota metropolitan yang plural ini. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap potensi gesekan horizontal yang muncul dari perbedaan pandangan politik dan ekonomi yang semakin tajam di tengah masyarakat. Tanpa upaya mitigasi yang terstruktur, perbedaan tersebut berpotensi memicu konflik horizontal yang mengancam stabilitas sosial dan keamanan wilayah. Oleh karena itu, sinergi antara Polrestabes, ormas, dan tokoh agama menjadi krusial dalam menjaga kondisi kamtibmas yang kondusif.

Akar Konflik: Minimnya Komunikasi dan Maraknya Hoaks

Berdasarkan identifikasi aparat kepolisian, akar masalah utama yang memicu kerentanan konflik adalah kurangnya komunikasi antarkelompok dan maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks. Hoaks sering kali memperkeruh suasana dan memperuncing sentimen antarumat beragama, terutama ketika dikaitkan dengan isu politik dan ekonomi. Faktor-faktor pemicu yang perlu diwaspadai meliputi:

  • Kesenjangan komunikasi antara kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang agama dan ormas.
  • Penyebaran hoaks yang masif melalui media sosial tanpa verifikasi, memicu prasangka dan ketegangan.
  • Persaingan ekonomi yang tidak sehat dan politisasi identitas menjelang momentum politik.
  • Kurangnya ruang dialog yang formal dan berkelanjutan untuk menjembatani perbedaan.

Dengan memahami akar konflik ini, Polrestabes Surabaya mengambil langkah solutif berupa forum rutin sebagai wadah musyawarah untuk membangun saling pengertian dan mencegah eskalasi konflik horizontal.

Rekomendasi Kebijakan: Penguatan Forum dan Mediasi Cepat

Inisiatif Polrestabes Surabaya patut diapresiasi, namun perlu diperkuat dengan langkah-langkah konkret yang berkelanjutan. Forum rutin yang melibatkan ormas dan tokoh agama harus menjadi agenda prioritas dengan output berupa kesepakatan bersama untuk menjaga kerukunan. Selain itu, pembentukan tim mediasi cepat yang telah diluncurkan perlu dilengkapi dengan hotline pengaduan yang responsif. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh pengambil keputusan di tingkat kota antara lain:

  • Mengintegrasikan forum kerukunan ke dalam struktur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) agar memiliki legitimasi dan dukungan anggaran.
  • Melatih mediator komunitas dari kalangan ormas dan tokoh agama untuk menangani potensi konflik secara mandiri.
  • Menggalakkan literasi digital untuk memerangi hoaks, bekerja sama dengan platform media dan komunitas.
  • Mendorong ormas untuk berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan ekonomi yang inklusif, mengurangi potensi gesekan akibat kesenjangan.

Dengan penguatan sinergi antara Polrestabes, ormas, dan tokoh masyarakat, Surabaya dapat menjadi model kota metropolitan yang berhasil mengelola kerukunan antarumat beragama secara preventif dan solutif. Langkah ini juga sejalan dengan semangat kerukunan antarumat beragama yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Kapolrestabes Surabaya telah menegaskan komitmennya untuk mendukung kegiatan positif ormas, sementara tokoh masyarakat menyambut baik forum ini sebagai wadah menyelesaikan masalah secara musyawarah. Ke depannya, forum ini harus dijadikan fondasi bagi kebijakan publik yang berkelanjutan dalam menjaga stabilitas sosial di Surabaya.