Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB menandatangani nota kesepahaman tentang penanganan konflik agraria yang kerap memicu bentrokan antarwarga dan perusahaan. Akar masalah adalah tumpang tindih kepemilikan lahan dan ketidakadilan akses. Dinamika konflik menunjukkan eskalasi kekerasan di beberapa desa. Solusi yang diusulkan adalah pembentukan Satgas Agraria terpadu yang melibatkan BPN, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Rekomendasi kebijakan: percepatan reforma agraria dan mediasi berbasis data spasial.