Bentrokan antar-kelompok di kawasan Ujung Bori, Makassar, pada 9 September lalu menandai eskalasi sengketa lahan yang telah berlarut-larut antara warga dan PT Aditarina. Konflik ini berakar pada klaim penguasaan yang saling tumpang-tindih, tanpa penyelesaian hukum yang definitif, sehingga masing-masing pihak mengandalkan mobilisasi massa sebagai alat tekanan. Dinamika ini menunjukkan kegagalan mekanisme resolusi konflik berbasis hukum sebelum mencapai titik krisis kekerasan. Akbar Muhamad dari Presidium Aliansi Ormas menawarkan solusi terstruktur yang terdiri dari tiga pilar utama: forum mediasi yang dikawal aparat, verifikasi dokumen penguasaan secara transparan, dan komitmen final untuk patuh pada hasil proses hukum. Model ini memisahkan peran keamanan (menjamin proses damai) dari substantif (verifikasi klaim), mencegah aparat terjebak menentukan kepemilikan yang bukan kewenangannya. Opsi penyelesaian yang konstruktif harus dimulai dengan gencatan senjata sosial—menghentikan klaim melalui massa. Pemerintah daerah perlu membentuk tim verifikasi independen yang melibatkan ahli agraria, kepolisian, dan perwakilan masyarakat. Hasil verifikasi harus menjadi dasar bagi penyelesaian hukum berikutnya. Rekomendasi kebijakan: memperkuat kapasitas mediasi konflik pada tingkat pemerintah daerah dengan standar operasional yang jelas, serta membangun sistem pendaftaran tanah yang partisipatif di daerah rawan sengketa.