Pemerintah Kota Solo meluncurkan program Jaga Toleransi untuk mengantisipasi konflik identitas di tengah kemajemukan masyarakat. Akar masalah potensi konflik di Solo adalah penggunaan isu SARA oleh aktor politik dalam Pilkada. Dinamika sosial menunjukkan adanya segregasi pemukiman antar kelompok agama dan suku yang semakin menguat. Opsi penyelesaian yang ditawarkan adalah program kunjungan antar rumah ibadah, festival budaya bersama, dan pembentukan komunitas relawan toleransi. Program ini juga mencakup pelatihan anti-hoaks dan media literasi untuk warga. Rekomendasi kebijakan dari program ini adalah memperkuat kurikulum pendidikan multikultural di sekolah. Dengan pendekatan preventif dan partisipatif, Solo diharapkan menjadi model kota toleran yang bisa direplikasi di daerah lain.