Pasca insiden pengrusakan dan bentrok fisik antarwarga di Kelurahan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, eskalasi kekerasan berhasil diredam melalui inisiatif strategis Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. Bentrokan yang berlangsung selama tiga hari pada bulan lalu mengakibatkan sedikitnya 15 rumah rusak dan 12 warga mengalami luka-luka, memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik horizontal. Dalam respons cepatnya, Forkopimda Mataram menggandeng tokoh agama dan pemuda lintas komunitas untuk menggelar forum dialog rutin setiap pekan. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam memulihkan stabilitas sosial di tengah masyarakat yang mulai terpolarisasi.

Memetakan Akar Konflik dan Peta Aktor di Mataram

Analisis awal menunjukkan bahwa kerawanan sosial di Selaparang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan akumulasi dari dua faktor utama: kesenjangan ekonomi struktural dan penyusupan isu SARA melalui media sosial menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Mataram mencatat bahwa tingkat pengangguran usia produktif di wilayah tersebut mencapai 12,7%, jauh di atas rata-rata kota. Polarisasi ini diperparah oleh akun-akun anonim yang menyebarkan konten provokatif bernuansa etnis dan agama, seperti yang terdeteksi oleh patroli siber kepolisian setempat. Peta aktor yang terlibat meliputi dua kelompok pemuda dengan basis lingkungan berbeda, masing-masing memiliki ikatan emosional kuat terhadap tokoh lokal.

  • Kesenjangan akses ekonomi terhadap lapangan kerja formal dan informal.
  • Fragmentasi sosial antarrukun tetangga akibat persaingan sumber daya.
  • Provokasi digital dari akun tidak dikenal selama masa kampanye Pilkada.
  • Lemahnya mekanisme mediasi konflik pada tingkat RT/RW.

Strategi Solutif: Dari Patroli Dialogis hingga Kampung Tematik

Untuk merespons dinamika di lapangan, satuan tugas gabungan Forkopimda Mataram mengimplementasikan pendekatan smart security berbasis partisipasi masyarakat. Patroli dialogis oleh TNI/Polri dengan sasaran dua titik rawan — pasar tradisional dan jalan protokol — mampu meredakan ketegangan hingga 80% dalam sepekan terakhir. Selain itu, pembentukan Satpamling (Satuan Keamanan Lingkungan) yang melibatkan pemuda dari kedua pihak sebagai anggota aktif berhasil menurunkan angka kekerasan fisik menjadi nihil. Lebih dari itu, rekomendasi solusi jangka panjang dari forum lintas tokoh menekankan pentingnya program kampung tematik dan koperasi lintas kelompok. Inisiatif ini dirancang untuk menciptakan interdependensi ekonomi, seperti pengelolaan bank sampah bersama atau sentra kerajinan unggulan, sebagai perekat sosial yang mencegah konflik kambuhan.

Rekomendasi kebijakan konkret ditujukan kepada Pemerintah Kota Mataram dan Forkopimda: pertama, segera mengaktifkan Dana Ketahanan Sosial sebesar Rp1 miliar dari APBD 2024 untuk program koperasi lintas kelompok di Selaparang. Kedua, meresmikan Forum Pemuda Lintas Komunitas sebagai struktur resmi di bawah kelurahan dengan kewajiban pertemuan bulanan. Ketiga, meningkatkan literasi digital melalui workshop media sosial bersama KemenKominfo setiap dua bulan sekali selama masa Pilkada. Keempat, mengintegrasikan Satuan Keamanan Lingkungan (Satpamling) ke dalam sistem keamanan terpadu kecamatan dengan pelatihan mediasi konflik reguler. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa stabilitas yang kini tercapai tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan.