Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menginisiasi strategi 'Deradikalisasi Inklusif', sebuah langkah kebijakan yang menandai pergeseran paradigma dalam penanganan dinamika keamanan nasional di Papua. Strategi ini lahir sebagai respons atas kompleksitas konflik yang tidak lagi bersifat vertikal semata antara negara dan kelompok separatis, tetapi telah berkembang menjadi ketegangan horizontal yang meretakkan kohesi sosial antar-kelompok masyarakat sipil, berbeda suku, dan agama. Eskalasi ini mengancam stabilitas regional dan menguji efektivitas pendekatan keamanan konvensional, sehingga memerlukan intervensi yang lebih holistik dan berbasis komunitas.
Analisis Dimensi Konflik dan Efektivitas Pendekatan Inklusif
Lanskap konflik di Papua dicirikan oleh tumpang-tindihnya berbagai dimensi: politik, ekonomi, sosial, dan identitas. Narasi perjuangan kemerdekaan yang bersifat vertikal sering kali menjadi katalis bagi munculnya prasangka, stigmatisasi, dan persaingan antar-kelompok masyarakat di tingkat akar rumput. Pendekatan 'Deradikalisasi Inklusif' yang diusung BNPT mencoba menjawab tantangan ini dengan fokus pada pencegahan radikalisasi horizontal. Konsep inklusif di sini bukan sekadar retorika, tetapi merupakan kerangka operasional yang melibatkan aktor-aktor kunci yang selama ini mungkin terpinggirkan atau dianggap sebagai bagian dari masalah. Program dialog lintas-iman dan pembangunan ekonomi mikro yang melibatkan mantan kombatan memiliki beberapa tujuan strategis:
- Memutus Mata Rantai Narasi Kebencian: Dengan melibatkan mantan kombatan sebagai agen perdamaian, program ini berupaya mendelegitimasi narasi kekerasan dan membangun narasi tandingan yang lebih konstruktif.
- Membangun Jembatan Sosial-Ekonomi: Pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga untuk menciptakan interdependensi ekonomi yang mengurangi potensi konflik horizontal.
- Memperkuat Ketahanan Komunitas: Dialog lintas kelompok bertujuan memperkuat modal sosial dan rasa saling percaya di tingkat lokal, yang merupakan fondasi bagi stabilitas jangka panjang.
Tantangan Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan untuk Keberlanjutan
Meski secara konseptual menjanjikan, efektivitas program deradikalisasi ini akan sangat ditentukan oleh implementasinya di lapangan. Sumber menyoroti tiga tantangan kunci: konsistensi implementasi, kecukupan pendanaan, dan koordinasi antar-lembaga. Konsistensi seringkali terkendala oleh perubahan kebijakan politik di tingkat pusat, sementara pendanaan yang tidak memadai dapat mengerdilkan skala dan dampak program. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga adat adalah kunci agar solusi yang ditawarkan benar-benar berakar pada konteks lokal dan tidak dianggap sebagai proyek impor dari Jakarta. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang lebih terstruktur.
Berdasarkan analisis di atas, rekomendasi kebijakan konkret berikut dapat dipertimbangkan oleh pengambil keputusan di BNPT, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah Papua:
- Institusionalisasi Program melalui Peraturan Bersama: Menerbitkan Peraturan Presiden atau Peraturan Bersama Menteri yang mengatur kerangka kerja, alokasi anggaran multi-tahun, dan mekanisme koordinasi tetap antara BNPT, pemda, dan lembaga adat untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan program deradikalisasi inklusif.
- Membangun Sistem Pemantauan dan Evaluasi Berbasis Outcome: Mengembangkan indikator kinerja yang tidak hanya mengukur output (jumlah peserta dialog), tetapi terutama outcome (penurunan tensi sosial, peningkatan kohesi) serta dampak jangka panjang pada stabilitas keamanan nasional di wilayah tersebut.
- Memperkuat Peran Mediator Lokal: Mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan dan pemberdayaan tokoh agama, adat, dan pemuda lokal sebagai 'juru damai' dan fasilitator program, sehingga pendekatan menjadi benar-benar partisipatif dan sesuai konteks Papua.