Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dalam paparan terkininya mengkritisi kegagalan pendekatan konvensional yang terlalu mengandalkan operasi militer dalam menangani konflik horizontal dan separatisme di Indonesia. Alih-alih hanya menekan gejala, BIN menawarkan pergeseran paradigma menuju strategi humanis dan kultural yang menyentuh akar masalah sosial-budaya-ekonomi. Konflik di daerah seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi Tengah tidak hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga menghambat pembangunan berkelanjutan. Narasi perlawanan tumbuh subur di tengah ketidakadilan struktural dan alienasi masyarakat dari negara, sehingga pendekatan represif justru memperkuat konflik identitas.

Analisis Pemicu Konflik dan Peta Aktor

BIN mengidentifikasi bahwa dinamika konflik kontemporer tidak bisa dipisahkan dari faktor struktural dan kultural. Berdasarkan pemetaan sosial yang mendalam, faktor pemicu utama meliputi:

  • Kesenjangan pembangunan: Ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi antara wilayah pusat dan daerah konflik.
  • Alienasi masyarakat: Perasaan terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya negara.
  • Politik identitas: Eksploitasi sentimen etnis dan agama oleh aktor-aktor yang menginginkan perlawanan terhadap negara.
  • Kelemahan institusi lokal: Ketidakmampuan pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam merespons keluhan masyarakat secara adil dan cepat.

Peta aktor yang terlibat mencakup tokoh masyarakat, pemuda lokal, kelompok sipil, serta elemen separatis. Strategi humanis menekankan engagement dengan tokoh kunci dan pemuda sebagai agen perubahan, bukan sebagai target operasi. Pendekatan ini memerlukan koordinasi erat antara BIN, TNI/Polri, dan kementerian teknis seperti Kemendagri, Kemensos, dan Bappenas dalam kerangka kerja terpadu.

Rekomendasi Kebijakan untuk Stabilitas Berkelanjutan

Untuk mengimplementasikan strategi humanis dan kultural, BIN merekomendasikan tiga langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan. Pertama, mengembangkan indikator keberhasilan yang tidak hanya bersifat keamanan (jumlah insiden), tetapi juga sosial seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan indeks kepercayaan pada institusi. Kedua, melatih personel lapangan dengan kemampuan soft skill komunikasi budaya dan negosiasi konflik, agar dapat membangun kepercayaan dengan masyarakat. Ketiga, program pemberdayaan langsung yang dirasakan oleh masyarakat terdampak konflik, seperti pelatihan keterampilan, akses modal, dan fasilitasi dialog antarkelompok.

Pendekatan ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun ketahanan nasional dari tingkat komunitas. Tanpa perubahan paradigma, konflik akan terus berulang dengan biaya sosial dan ekonomi yang tinggi. Pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah harus segera mengadopsi kerangka kerja ini dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan keamanan nasional. Kolaborasi lintas sektor yang sinergis antara BIN, pemerintah daerah, dan kementerian terkait menjadi kunci untuk mewujudkan stabilitas yang berkelanjutan, di mana pendekatan humanis dan kultural tidak lagi menjadi alternatif, melainkan arus utama dalam resolusi konflik di Indonesia.