Transformasi ancaman radikalisme di Indonesia kini mengancam stabilitas sosial dengan pola baru yang lebih berbahaya: konflik horizontal di jantung wilayah urban. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengidentifikasi bahwa pemicu utama kekerasan komunal bukan lagi teror bersenjata terorganisir, melainkan infiltrasi narasi eksklusif berbasis agama dan etnis yang menyebar cepat di ruang digital. Pusat-pusat ekonomi seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menjadi arena utama konflik ini, di mana kohesi sosial dan keragaman yang menjadi pondasi kemajuan nasional mengalami erosi signifikan.

Anatomi Radikalisme Gaya Baru: Dari Narasi Digital ke Fragmentasi Sosial

Analisis akar konflik horizontal yang digagas BNPT mengungkap tiga faktor katalis yang saling berkelindan di ekosistem perkotaan. Dematerialisasi ancaman dari aksi fisik ke perang narasi digital menciptakan lanskap radikalisme yang lebih kompleks dan sulit diatasi dengan pendekatan keamanan konvensional. Titik kritisnya terletak pada:

  • Algoritma Penguat Polaritas: Mekanisme rekomendasi platform media sosial mempercepat penyebaran konten intoleran dan mengurung pengguna dalam echo chambers, mempersempit wawasan dan memperdalam prasangka antarkelompok.
  • Defisit Literasi Digital Kritis: Meski melek teknologi, masyarakat urban sering kali belum memiliki kemampuan analitis untuk mengidentifikasi hoaks, misinformasi, dan ujaran kebencian yang dibungkus sebagai informasi sah atau ajaran agama.
  • Vakum Ruang Dialog Antaridentitas: Kehidupan kota yang individualistik dan terfragmentasi mengurangi kesempatan interaksi konstruktif lintas kelompok, sehingga stereotip dan ketidakpercayaan tumbuh subur tanpa koreksi sosial.

Dalam konteks ini, strategi kontra-terorisme tradisional (hard approach) yang berfokus pada penindakan kejahatan dinilai tidak memadai untuk mengatasi dinamika sosial yang dipicu radikalisme gaya baru. BNPT menegaskan perlunya pergeseran strategis menuju upaya preventif yang mengikis akar ideologis konflik melalui deradikalisasi dan kontra-narasi yang terstruktur.

Kerangka Kebijakan Integratif: Membangun Resiliensi Sosial Melalui Pencegahan dan Mediasi

Untuk merespons eskalasi konflik horizontal dan memperkuat ketahanan masyarakat urban, diperlukan kerangka kebijakan yang bersifat integratif, edukatif, dan responsif. Rekomendasi strategis berikut dirancang untuk diimplementasikan oleh BNPT bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, dengan titik berat pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan intervensi berbasis komunitas.

  • Integrasi Kurikulum Literasi Digital Kritis: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu mengembangkan dan menerapkan modul wajib tentang identifikasi narasi radikal, teknik verifikasi fakta, dan etika bermedia digital di semua jenjang pendidikan. Program serupa harus direplikasi untuk pemuda, organisasi keagamaan, dan komunitas warga melalui pelatihan yang didanai APBD.
  • Peningkatan Kapasitas Riset Psikososial Radikalisasi: Pemerintah perlu mendorong riset kolaboratif antara BNPT, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memetakan jalur radikalisasi perkotaan, termasuk faktor psikologis, sosiologis, dan ekonomi yang mendorong individu terlibat dalam konflik horizontal. Data ini menjadi basis perancangan program deradikalisasi yang lebih presisi.

BNPT bersama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah harus segera membentuk Satuan Tugas Pencegahan Konflik Horizontal berbasis data dan riset psikososial. Langkah konkret yang dapat diambil meliputi penyusunan peta kerentanan konflik di level kecamatan, pelatihan fasilitator dialog antaridentitas dari unsur masyarakat lokal, dan penguatan kapasitas aparatur desa/kelurahan dalam deteksi dini narasi intoleran. Pendekatan ini harus mengintegrasikan deradikalisasi dalam kerangka pembangunan sosial yang lebih luas, sehingga upaya penanggulangan radikalisme tidak terpisah dari program pengentasan kemiskinan, pendidikan inklusif, dan penciptaan ruang publik yang mendorong interaksi positif antarwarga.