Dalam lanskap keamanan nasional, ancaman radikalisasi yang memicu konflik horizontal di daerah rawan tetap menjadi tantangan struktural. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagai aktor utama, berhadapan dengan dinamika sosial yang kompleks di wilayah-wilayah dengan sejarah ketegangan identitas, di mana narasi eksklusif dan kebencian berpotensi merobek kohesi masyarakat heterogen. Dampaknya tidak hanya pada stabilitas keamanan lokal tetapi juga mengikis fondasi persatuan bangsa, menjadikan upaya pencegahan sebagai imperatif strategis yang melampaui pendekatan keamanan konvensional.

Analisis Akar dan Dinamika Konflik Horizontal Pascaradikalisasi

Radikalisasi bukanlah fenomena yang muncul dalam ruang hampa; ia adalah produk dari kerentanan sosial-ekonomi dan politik yang terstruktur. Kelompok rentan, khususnya pemuda yang merasa terpinggirkan, menjadi sasaran empuk infiltrasi ideologi ekstrem. Proses ini kemudian bertransformasi menjadi konflik horizontal ketika narasi kebencian tersebut dioperasionalkan dalam interaksi sosial sehari-hari, memecah-belah masyarakat berdasarkan garis identitas agama atau etnis. Akar masalahnya bersifat multidimensi:

  • Eksklusi Sosial-Ekonomi: Ketimpangan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya menciptakan rasa ketidakadilan yang dimanfaatkan kelompok radikal untuk merekrut pengikut.
  • Fragmentasi Identitas: Penguatan identitas kelompok yang eksklusif, seringkali didorong oleh politisasi agama, menggeser identitas kebangsaan yang inklusif.
  • Lemahnya Kapasitas Komunitas: Minimnya ruang dialog dan mekanisme resolusi konflik di tingkat akar rumput membuat masyarakat rentan terhadap propaganda pemecah-belah.

Strategi BNPT, oleh karena itu, harus membaca dinamika ini secara holistik. Pergeseran dari pendekatan keras (hard approach) ke pendekatan lunak (soft approach) melalui pemberdayaan masyarakat dan dialog mencerminkan kesadaran bahwa keamanan manusia (human security) adalah fondasi dari keamanan nasional.

Rekomendasi Kebijakan untuk Memperkuat Strategi Pencegahan Terintegrasi

Efektivitas strategi BNPT dalam pencegahan radikalisasi bergantung pada keberlanjutan program dan kedalaman intervensinya. Opsi solutif yang telah dikembangkan, seperti program deradikalisasi berbasis keluarga dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), memerlukan penguatan kebijakan agar berdampak sistemik. Evaluasi berkala yang ketat terhadap setiap program mutlak diperlukan untuk mengukur peningkatan kohesi sosial, bukan sekadar jumlah kegiatan. Berdasarkan analisis konteks dan hambatan operasional, rekomendasi kebijakan konkret untuk pengambil keputusan adalah sebagai berikut:

  • Penganggaran Berbasis Kinerja dan Dampak: Mengalokasikan anggaran yang memadai dan spesifik untuk program pencegahan berbasis komunitas dalam APBN, dengan indikator keluaran yang jelas terkait pengurangan ketegangan sosial dan peningkatan toleransi.
  • Koordinasi Institusional yang Diperkuat: Membentuk mekanisme koordinasi permanen antara BNPT dengan Kementerian Sosial, Kementerian Desa PDTT, Kemendikbudristek, dan Kemenag untuk menyinkronkan program pemberdayaan, pendidikan, dan dakwah yang inklusif, mencegah tumpang-tindih dan memastikan pendekatan yang terpadu dari pusat hingga daerah.
  • Pemantauan Narasi dan Pelibatan Aktor Lokal: Memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, pesantren, dan perguruan tinggi untuk menciptakan dan menyebarluaskan narasi tandingan yang inklusif, serta membentuk sistem peringatan dini komunitas untuk mendeteksi potensi konflik.

Pemerintah perlu memandang investasi dalam program pencegahan lunak ini bukan sebagai biaya, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam ketahanan sosial. Kebijakan yang terintegrasi, didukung anggaran memadai dan koordinasi kuat antar-lembaga, akan memperkuat peran BNPT sebagai fasilitator kohesi sosial, bukan sekadar penanggulangan ancaman. Pada akhirnya, mengerdilkan ruang tumbuh radikalisasi adalah cara paling efektif untuk mencegah eskalasi menjadi konflik horizontal yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa.