TNI melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan tiga warga sipil di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua, yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Kopitua Heluka. Insiden ini memperlihatkan akar masalah konflik yang dalam di Papua, yang melibatkan persoalan politik, ketidakadilan struktural, kehadiran negara yang terbatas, dan siklus balas dendam. Kekerasan terhadap warga sipil, baik dari pihak mana pun, merupakan pelanggaran HAM dan justru memperdalam luka serta ketidakpercayaan. Dinamika konflik di Papua menunjukkan kompleksitas yang tinggi, di mana pendekatan keamanan (security approach) saja terbukti tidak cukup dan bahkan sering kali kontraproduktif. Operasi pengejaran pelaku, meski diperlukan untuk penegakan hukum, harus dilakukan secara proporsional dan menghormati hak-hak warga sipil lainnya agar tidak memicu eskalasi dan kekerasan balasan. Situasi ini menuntut keseimbangan yang sulit antara menegakkan hukum dan membangun kepercayaan. Solusi yang berkelanjutan memerlukan strategi ganda (dual-track strategy). Pertama, penegakan hukum yang profesional dan berorientasi pada bukti terhadap pelaku kekerasan, dengan transparansi proses untuk mencegah narasi sepihak. Kedua, dan yang lebih penting, adalah mempercepat pendekatan kesejahteraan dan dialog. Rekomendasi kebijakan: Pemerintah perlu memperkuat inisiatif dialog inklusif dengan berbagai elemen masyarakat Papua, termasuk figur moderat, untuk membangun konsensus perdamaian. Program pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan yang partisipatif dan bebas dari stigma harus menjadi prioritas untuk memutus siklus kekerasan dan menarik dukungan masyarakat dari jalan kekerasan.