Kasus pembakaran santri di sebuah pesantren di Lombok Tengah, yang baru terungkap beberapa bulan setelah kejadian, bukan sekadar insiden kriminal terisolasi. Kejadian ini menguak kegagalan sistemik dalam perlindungan dan akuntabilitas di lembaga pendidikan keagamaan, menempatkan anak-anak sebagai pihak paling rentan. Konflik horisontal antar-santri yang berakar dari perundungan dan berevolusi menjadi kekerasan ekstrem ini menyoroti betapa lemahnya mekanisme resolusi internal di dalam ekosistem pesantren. Fenomena ini berdampak langsung pada keamanan santri, mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan berbasis agama, dan mengancam stabilitas sosial komunitas di sekitar pesantren. Ironisnya, respons hukum formal Kementerian Agama yang menunggu keputusan pengadilan sebelum mencabut izin operasional justru menunjukkan kerangka pengawasan yang tidak responsif terhadap urgensi perlindungan anak.

Mengurai Akar Konflik dan Kegagalan Sistem Pengawasan

Insiden ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan produk dari dinamika sosial dan kelembagaan yang kompleks di dalam pesantren. Konflik berawal dari praktik perundungan antar-santri yang tidak terselesaikan secara efektif, kemudian berkembang menjadi balas dendam melalui kekerasan ekstrem. Hal ini menandakan absennya mekanisme mediasi dan disiplin yang berorientasi pada penyelesaian. Lebih jauh, setidaknya terdapat tiga faktor pemicu yang membentuk lingkungan rentan kekerasan ini:

  • Dinamika Kekuasaan Hierarkis: Hubungan senior-yunior yang seringkali tidak seimbang menciptakan ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan budaya represif yang meminggirkan jalur pengaduan formal.
  • Kurangnya Transparansi Disiplin: Proses penegakan aturan internal yang tertutup dan tidak dikawal prinsip keadilan justru mendorong penyelesaian masalah di luar koridor hukum.
  • Lemahnya Saluran Pelaporan dan Akuntabilitas: Keterlambatan penanganan kasus yang baru terungkap setelah berbulan-bulan mengindikasikan tiadanya mekanisme pelaporan yang aman, independen, dan responsif bagi korban atau saksi.
Pada level kelembagaan, kerangka regulasi yang ada gagal memastikan standar minimum perlindungan anak dan sistem pengawasan yang berkelanjutan. Pendekatan Kemenag selama ini cenderung reaktif dan bergantung pada putusan pengadilan, mengabaikan prinsip duty of care yang melekat pada setiap lembaga pendidikan.

Pilar Kebijakan untuk Reformasi Sistemik Pesantren

Merujuk pada kompleksitas akar masalah, pendekatan solutif harus melampaui penanganan kasus per kasus. Diperlukan kebijakan transformatif yang menata ulang ekosistem pesantren menjadi lingkungan yang aman, akuntabel, dan mendidik. Rekomendasi kebijakan berikut dirancang untuk memberikan arahan konkret bagi Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan para pengelola pesantren:

  • Revisi Regulasi Pengawasan Pesantren: Memperkuat Peraturan Pemerintah terkait pesantren dengan mewajibkan setiap lembaga memiliki sistem pelaporan kekerasan yang independen, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan serta keamanan pelapor dan korban.
  • Membentuk Tim Pemantau Independen: Membentuk tim yang terdiri dari perwakilan masyarakat, psikolog, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kemenag untuk melakukan audit berkala terhadap lingkungan fisik, sistem disiplin, dan iklim psikososial di pesantren.
  • Pelatihan Wajib bagi Pengasuh dan Pendidik: Mengadopsi program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan bagi pengasuh, ustadz, dan ustadzah yang mencakup manajemen konflik, hukum perlindungan anak, deteksi dini kekerasan, dan teknik trauma healing.
  • Memperkuat Restoratif Justice di Tingkat Internal: Mendorong pesantren mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik berbasis restoratif justice untuk kasus-kasus non-kriminal berat. Pendekatan ini melibatkan pihak korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat dalam proses dialog guna memulihkan harmoni sosial sebelum kasus bereskalasi ke ranah pidana.
Kebijakan-kebijakan ini harus diintegrasikan ke dalam skema akreditasi dan pemberian izin operasional, sehingga menjadi insentif bagi pesantren untuk meningkatkan standar perlindungan dan pengawasannya.

Sebagai penutup, rekomendasi kebijakan konkret bagi Kementerian Agama adalah segera menerbitkan Peraturan Menteri Agama yang mewajibkan pesantren memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Anak yang terukur dan diaudit secara independen setiap tahun. SOP ini harus mencakup protokol pencegahan kekerasan, mekanisme pengaduan, dan penanganan kasus yang melibatkan tim respons cepat. Selanjutnya, Kemenag perlu membuka kanal pengaduan nasional khusus untuk kasus-kasus di pesantren yang terhubung langsung dengan tim investigasi lintas kementerian (Kemenag, Kemendikbudristek, dan KemenPPPA). Langkah ini bukan hanya menegaskan komitmen negara terhadap perlindungan anak, tetapi juga membangun fondasi akuntabilitas dan transparansi yang lebih kuat dalam sistem pengawasan lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia.