Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, kembali diguncang bentrokan horizontal yang berakar pada sengketa lahan antara komunitas transmigran dan masyarakat adat. Insiden dengan korban jiwa dan kerusakan properti ini bukanlah peristiwa tunggal, melainkan eskalasi terkini dari ketegangan struktural yang terus membara. Konflik ini menandai kegagalan pendekatan reaktif sekaligus menuntut analisis mendalam terhadap akar masalah serta formulasi solusi kebijakan yang transformatif dan berkelanjutan bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

Dekonstruksi Akar Konflik: Regulasi Ambigu dan Politisasi Identitas

Insiden di Sigi mengungkap lapisan persoalan yang kompleks, di mana benturan fisik hanya merupakan manifestasi dari kegagalan tata kelola agraria. Analisis struktural mengidentifikasi tiga akar masalah utama yang saling berkait:

  • Ambivalensi Regulasi: Tumpang tindih klaim lahan bersumber pada kerangka hukum agraria yang tidak tegas dalam mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, serta kebijakan transmigrasi yang cenderung mengabaikan aspek sosial-budaya lokal.
  • Ketimpangan Akses Ekonomi: Alih fungsi lahan produktif adat tanpa konsultasi dan kompensasi yang memadai memicu persepsi ketidakadilan distributif, memantik gesekan horizontal berulang.
  • Eskalasi Identitas: Perbedaan asal-usul dan latar belakang budaya yang awalnya bersifat sosio-kultural telah dipolitisasi oleh kelompok kepentingan tertentu, mengubah sengketa sumber daya menjadi konflik identitas yang sulit didamaikan.
Pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan terbukti hanya bersifat paliatif, meredam gejolak di permukaan tetapi meninggalkan trauma kolektif dan mengubur potensi rekonsiliasi jangka panjang.

Menuju Resolusi Struktural: Rekomendasi Kebijakan Multi-Sektoral

Menyelesaikan konflik horizontal semacam ini memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif, bergerak melampaui mediasi ad-hoc menuju reformasi struktural. Berikut adalah rekomendasi solutif berbasis analisis mendalam terhadap dinamika konflik:

  • Percepatan Klarifikasi Tenurial dengan Prinsip Partisipatif: Pemerintah perlu memprioritaskan penyelesaian sertifikasi dan penetapan batas lahan adat melalui mekanisme yang melibatkan semua pemangku kepentingan secara inklusif. Proses ini harus transparan dan mengacu pada kerangka hukum seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat.
  • Reformasi Program Transmigrasi Berbasis FPIC dan Integrasi: Program transmigrasi ke depan harus dirancang ulang dengan mengintegrasikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagai bagian dari prosedur wajib. Diiringi dengan program integrasi sosial-ekonomi yang matang untuk membangun interdependensi positif antara pendatang dan masyarakat setempat.
  • Institusionalisasi Forum Resolusi Konflik Permanen: Membentuk forum dialog dan penyelesaian sengketa di tingkat komunitas yang bersifat permanen, didukung fasilitator netral dan mekanisme ganti rugi yang adil. Forum ini berfungsi sebagai early warning system dan wahana rekonsiliasi berbasis keadilan restoratif.

Rekomendasi kebijakan ini harus diadopsi sebagai peta jalan bersama oleh Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Kabupaten Sigi. Komitmen politik yang berkelanjutan, didukung alokasi anggaran khusus dan sistem monitoring yang ketat, menjadi kunci keberhasilan transformasi konflik. Langkah konkret pertama yang dapat segera diambil adalah membentuk satuan tugas khusus gabungan pusat-daerah untuk mengawal tiga rekomendasi utama tersebut, dengan target capaian yang terukur dalam waktu 18-24 bulan ke depan.