Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah, yang pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an menjadi episentrum konflik horizontal bernuansa agama dan etnis, kini menjalankan strategi transformasi menuju destinasi pariwisata perdamaian. Inisiatif ini berangkat dari kesadaran bahwa stigma sebagai kawasan rawan konflik telah lama menghambat pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah ini. Kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi keagamaan, mantan tokoh konflik, dan kelompok pemuda menjadi fondasi utama dalam membangun narasi baru yang tidak hanya mengedepankan rekonsiliasi, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi inklusif bagi seluruh komunitas pascakonflik.

Analisis Transformasi: Dari Episentrum Konflik ke Pilar Ekonomi Perdamaian

Transformasi Poso dari zona merah konflik menjadi destinasi pariwisata merupakan langkah strategis yang memerlukan dekonstruksi narasi kekerasan dan konstruksi narasi perdamaian. Proses ini melibatkan rekontekstualisasi situs-situs yang sebelumnya menyimpan memori traumatis menjadi ruang edukasi dan refleksi. Pengembangan paket wisata 'Jalur Perdamaian', yang mengunjungi lokasi-lokasi rekonsiliasi, berfungsi sebagai alat multifungsi:

  • Pendidikan Sosial: Mengedukasi pengunjung, terutama generasi muda, tentang bahaya konflik horizontal dan nilai-nilai toleransi melalui pengalaman langsung.
  • Revitalisasi Ekonomi Inklusif: Menciptakan lapangan kerja bagi warga dari berbagai latar belakang, termasuk mantan pihak yang terlibat konflik, dalam sektor pariwisata, homestay, dan kerajinan tangan.
  • Nation Branding: Membangun citra baru Poso di tingkat nasional dan internasional sebagai simbol keberhasilan resolusi konflik dan pembangunan berkelanjutan.

Namun, jalur transformasi ini tidak bebas dari tantangan. Beberapa penghambat utama yang memerlukan intervensi kebijakan sistematis meliputi:

  • Infrastruktur Dasar: Kondisi jalan, akomodasi, dan fasilitas pendukung pariwisata di beberapa lokasi 'Jalur Perdamaian' masih terbatas.
  • Kapasitas Sumber Daya Manusia: Perlunya pelatihan intensif bagi calon pemandu wisata dari berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan narasi perdamaian secara akurat dan berimbang.
  • Pemasaran dan Branding: Membangun kesadaran pasar yang lebih luas terhadap produk wisata perdamaian, yang berbeda dengan atraksi wisata konvensional.

Rekomendasi Kebijakan: Memperkuat Kerangka Nasional untuk Daerah Pascakonflik

Agar transformasi Poso dapat berkelanjutan dan menjadi preseden bagi daerah lain, diperlukan intervensi kebijakan yang terstruktur dari tingkat nasional. Rekomendasi kebijakan berikut ditujukan kepada para pengambil keputusan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas):

  • Membentuk Skema Dana Khusus: Pemerintah pusat perlu merancang dan mengalokasikan 'Dana Pengembangan Wisata Perdamaian' secara khusus untuk daerah-daerah dengan riwayat konflik horizontal. Dana ini harus digunakan untuk tiga pilar: pembangunan infrastruktur pendukung, pelatihan sumber daya manusia lintas komunitas, dan kampanye pemasaran terpadu.
  • Pendokumentasian sebagai Studi Kasus Nasional: Proses transformasi di Poso harus didokumentasikan secara komprehensif sebagai studi kasus nasional. Dokumentasi ini, yang mencakup mekanisme kolaborasi antaraktor, manajemen konflik sisa, dan model ekonomi inklusif, dapat dijadikan modul untuk diadopsi atau diadaptasi oleh daerah pascakonflik lain seperti Ambon, Sambas, atau Tolikara.
  • Integrasi dengan Program Pembangunan Daerah: Inisiatif pariwisata perdamaian harus diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis sosial inklusi. Hal ini memastikan keberlanjutan program melampaui periode kepemimpinan tertentu.

Transformasi Poso menuju destinasi pariwisata perdamaian bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan sebuah investasi jangka panjang dalam konsolidasi perdamaian dan stabilitas sosial di Sulawesi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pascakonflik, narasi bersama dapat dibangun melalui kepentingan ekonomi yang mempersatukan. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah perlu melihat model ini sebagai bagian dari strategi nasional dalam mencegah kembalinya konflik horizontal, dengan memberikan dukungan regulasi, pendanaan, dan kapasitas teknis yang memadai untuk mereplikasi kesuksesan Poso di wilayah-wilayah lain yang masih menanggung beban masa lalu.