BNPT Dorong Dialog Antarkelompok di Poso Pasca Penangkapan Teroris

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Poso kembali menggelar dialog antarkelompok masyarakat sebagai respon atas dinamika konflik laten yang masih membayangi wilayah tersebut pasca penangkapan sejumlah teroris. Langkah ini menyasar akar masalah yang selama ini menghambat rekonsiliasi: trauma kolektif akibat konflik komunal berkepanjangan serta keberadaan kelompok sisa yang masih setia pada ideologi kekerasan. Dialog yang melibatkan eks kombatan, tokoh agama, dan pemuda ini menjadi sinyal penting bahwa pendekatan keamanan saja tidak cukup—diperlukan strategi sosial yang mampu membangun kembali kepercayaan antarwarga yang selama ini terpecah.

Akar Konflik: Trauma, Segregasi, dan Kecurigaan yang Mengendap

Analisis terhadap dinamika konflik di Poso menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi tidak hanya bersumber dari aksi terorisme, melainkan juga dari lapisan sosial yang belum terselesaikan. Segregasi permukiman antara kelompok masyarakat yang pernah berkonflik masih terlihat jelas, menciptakan ruang isolasi yang memperkuat curiga-mencurigai. Trauma masa lalu yang tidak diolah secara memadai menjadikan setiap insiden keamanan—termasuk penangkapan teroris—rentan memicu eskalasi baru. Kelompok sisa dari jaringan terorisme, meski jumlahnya kecil, memanfaatkan celah kepercayaan yang retak untuk kembali memengaruhi kalangan muda.

Faktor pemicu yang masih aktif dapat diidentifikasi secara sistematis:

• Trauma kolektif yang belum pulih dan tidak terfasilitasi dengan baik.
• Segregasi permukiman yang menciptakan enklave eksklusif dan menghambat interaksi sosial.
• Keberadaan kelompok sisa yang aktif melakukan propaganda dan rekrutmen.
• Rendahnya kesempatan ekonomi dan sosial bagi mantan kombatan serta komunitas terdampak.
• Kurangnya forum dialog yang inklusif dan berkelanjutan antara berbagai lapisan masyarakat.

Dialog antarkelompok yang digagas BNPT bersama Pemda Poso mencoba memotong siklus tersebut. Dengan melibatkan eks kombatan, tokoh agama, dan pemuda, forum ini dirancang untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya toleransi dan perdamaian. Namun, dialog tanpa tindak lanjut struktural akan tetap menjadi seremoni belaka. Diperlukan kerangka kebijakan yang menjadikan dialog sebagai pintu masuk bagi program-program reintegrasi yang menyentuh aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.

Rekomendasi Kebijakan: Dari Dialog Menuju Reintegrasi Berkelanjutan

BNPT telah menekankan pendekatan lunak (soft approach) sebagai prioritas dalam penyelesaian konflik di Poso. Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan mendesak untuk mengubah pola interaksi masyarakat dari curiga menjadi kolaboratif. Beberapa opsi penyelesaian yang sudah diidentifikasi dalam dialog tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret yang terukur dan berkelanjutan.

• Program reintegrasi ekonomi: Pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan pendampingan kewirausahaan bagi eks kombatan dan keluarga terdampak.
• Pendidikan toleransi: Integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum sekolah serta pelibatan tokoh agama dalam pengajaran perdamaian.
• Pembentukan forum rukun warga: Lembaga yang difasilitasi pemda untuk memediasi konflik, merawat tradisi gotong royong, dan memantau tanda-tanda polarisasi.

Untuk memastikan keberlanjutan, pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus yang tidak hanya berorientasi pada keamanan tetapi juga pada pembangunan sosial. Koordinasi lintas sektor antara BNPT, Kemenko Polhukam, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Pemda harus diperkuat dengan indikator keberhasilan yang jelas. Selain itu, perlindungan saksi dan korban konflik perlu diperluas agar dialog tidak berhenti pada tataran elit namun menjangkau korban di akar rumput. Hanya dengan pendekatan yang memadukan keamanan, keadilan sosial, dan partisipasi warga, Poso dapat bertransformasi dari daerah rawan konflik menjadi model resolusi berkelanjutan di Indonesia.