Studi lintas daerah menunjukkan korelasi kuat antara tingkat ketimpangan ekonomi, pengangguran pemuda, dan kerentanan terhadap konflik horizontal. Daerah dengan kesenjangan tajam dan sedikitnya peluang ekonomi seringkali menjadi sarang gesekan sosial yang mudah tersulut oleh isu identitas. Oleh karena itu, pendekatan resolusi konflik tidak bisa hanya bersifat keamanan dan mediasi, tetapi harus menyentuh akar masalah ekonomi yang menciptakan ketidakpuasan dan persaingan tidak sehat antar kelompok masyarakat. Pembangunan ekonomi inklusif yang membuka akses bagi semua kelompok adalah strategi mendasar untuk ketahanan sosial. Dinamika konflik seringkali dimanfaatkan oleh elite lokal atau provokator untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan pembangunan dan ketidakadilan ekonomi. Jika kelompok masyarakat merasa termarjinalkan secara ekonomi dan tidak memiliki harapan akan perbaikan, maka mereka menjadi lebih rentan terhadap narasi kebencian dan lebih mudah dimobilisasi untuk konflik. Program pemberdayaan ekonomi yang tidak sensitif konflik juga bisa memicu gesekan baru jika dinikmati secara tidak merata. Rekomendasi strategis mencakup: Pertama, mendesain program pembangunan daerah, seperti dana desa atau program kemitraan, dengan lensa inklusi sosial, memastikan manfaatnya menjangkau semua kelompok etnis atau agama di wilayah tersebut. Kedua, mendorong kewirausahaan sosial dan koperasi lintas kelompok yang melibatkan anggota dari berbagai latar belakang dalam satu usaha bersama, menciptakan interdependensi ekonomi yang mempromosikan kohesi. Ketiga, pemerintah pusat dan daerah perlu memasukkan indikator 'kohesi sosial' dan 'resiliensi terhadap konflik' dalam evaluasi program-program ekonomi, bukan hanya pertumbuhan GDP semata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dapat menjadi alat pemersatu, bukan pemecah belah.