Dua dekade berlalu sejak konflik horizontal berkecamuk di Poso, Sulawesi Tengah, namun luka ekonomi dan sosial yang ditinggalkannya masih membekas. Konflik yang melibatkan kelompok-kelompok komunitas lintas agama dan etnis tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga menghancurkan tatanan ekonomi lokal. Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah mencatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Poso masih berada di angka 13,8 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pasca konflik belum berjalan optimal, khususnya dalam penyediaan infrastruktur sosial yang menjadi basis integrasi antarwarga.

Akar Masalah: Infrastruktur Sosial sebagai Basis Pemulihan yang Terabaikan

Infrastruktur sosial merupakan fondasi bagi terbentuknya kohesi sosial yang kokoh. Sayangnya, ruang-ruang publik yang dapat mempertemukan warga dari berbagai latar belakang — seperti taman kota, pusat kegiatan pemuda, dan pasar rakyat — masih sangat terbatas di Poso. Padahal, pengalaman pemulihan pasca konflik di berbagai daerah menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi yang inklusif adalah kunci untuk memperkuat hubungan antarkomunitas. Tanpa lapangan kerja dan ruang interaksi yang sehat, trauma lama mudah dipolitisasi kembali oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa faktor pemicu yang memperlambat akselerasi pemulihan antara lain:

  • Tingginya angka kemiskinan yang mencapai 13,8 persen, mencerminkan belum meratanya hasil pembangunan.
  • Minimnya infrastruktur sosial seperti taman kota, pusat pemuda, dan ruang komunal lainnya.
  • Terbatasnya lapangan kerja formal yang mampu menyerap tenaga kerja lintas kelompok.
  • Lemahnya integrasi ekonomi antarwilayah dan antarkelompok yang menyebabkan segregasi berlanjut.

Tanpa intervensi yang terarah, risiko konflik berkepanjangan tetap terbuka. Karena itu, percepatan pembangunan ekonomi harus dirancang secara simultan dengan agenda rekonsiliasi. Investasi di sektor industri olahan kakao dan kopi, serta pengembangan pariwisata Danau Poso, dapat menjadi mesin pemulihan yang efektif apabila melibatkan semua kelompok masyarakat. Namun, keterlibatan tersebut tidak boleh sekadar seremonial; harus ada mekanisme yang menjamin pembagian manfaat yang adil. Pembangunan infrastruktur sosial seperti pusat pelatihan kewirausahaan dan sekolah multikultural juga perlu diprioritaskan agar terbentuk generasi baru yang toleran dan produktif.

Rekomendasi Kebijakan: Padat Karya Berbasis Komunitas sebagai Instrumen Resolusi

Berdasarkan analisis tersebut, pemerintah perlu merancang skema padat karya berbasis komunitas yang secara sengaja memadukan warga dari lintas agama dan etnis dalam proyek-proyek bersama. Misalnya, rehabilitasi ruang publik, pembangunan pasar rakyat, atau penataan kawasan wisata Danau Poso yang melibatkan pemuda dari berbagai kelompok sebagai tenaga kerja dan pengelola. Skema ini memiliki dampak ganda: mempercepat pembangunan infrastruktur sosial sekaligus membangun kepercayaan antarwarga melalui kerja sama nyata. Program ini harus disertai pendampingan berupa pelatihan kewirausahaan, manajemen konflik, dan literasi keuangan agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah daerah bersama kementerian terkait juga perlu menetapkan indikator keberhasilan yang terukur, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan partisipasi ekonomi lintas kelompok, dan berkurangnya indeks segregasi spasial. Selain itu, mekanisme pengaduan dan mediasi berbasis komunitas harus diaktifkan untuk mencegah eskalasi konflik kecil menjadi konflik horizontal yang lebih luas. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data, pemulihan ekonomi pasca konflik di Poso tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga merekatkan kembali kohesi sosial yang sempat retak. Kini, saatnya pengambil keputusan bergerak cepat, tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun kepercayaan antarwarga sebagai fondasi perdamaian yang berkelanjutan.