Pemerintah Dorong Ekonomi Kreatif sebagai Perekat Sosial di Ambon

Konflik horizontal yang melanda Ambon pada periode 1999–2004 meninggalkan luka sosial yang mendalam, tidak hanya dalam bentuk kerusakan fisik, tetapi juga fragmentasi antar kelompok yang berbasis agama dan etnis. Data dari berbagai lembaga riset menunjukkan bahwa lebih dari 5.000 jiwa melayang dan puluhan ribu lainnya mengungsi, sementara kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah. Namun, di balik angka-angka ini, terdapat akar masalah yang lebih struktural: kesenjangan ekonomi dan minimnya interdependensi positif antar kelompok. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan program pemberdayaan ekonomi kreatif di Ambon sebagai instrumen rekonsiliasi yang bersifat solutif. Program ini melibatkan 500 pemuda dari berbagai latar belakang untuk berkolaborasi dalam sektor kerajinan tangan, kuliner, dan seni pertunjukan, dengan harapan menciptakan ruang interaksi yang produktif dan memutus siklus ketegangan.

Akar Konflik dan Peran Ekonomi Kreatif dalam Rekonsiliasi

Analisis terhadap dinamika konflik di Ambon mengungkapkan bahwa faktor pemicu utama bukanlah perbedaan identitas semata, melainkan persaingan ekonomi yang diperparah oleh kebijakan distribusi sumber daya yang timpang. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi cenderung menjadi rentan terhadap mobilisasi sentimen. Dalam konteks ini, ekonomi kreatif hadir bukan hanya sebagai sektor pertumbuhan, tetapi sebagai alat rekonsiliasi yang strategis. Program yang berfokus pada kolaborasi lintas kelompok dalam usha kerajinan tangan, kuliner, dan seni pertunjukan secara langsung menciptakan interdependensi positif—suatu kondisi di mana setiap pihak membutuhkan kontribusi pihak lain untuk mencapai kesuksesan ekonomi. Langkah ini didasarkan pada temuan bahwa konflik di Ambon memiliki akar ekonomi dan kesenjangan, sehingga pemberdayaan diharapkan dapat mengurangi potensi gesekan yang bersumber dari ketidakadilan struktural.

Beberapa faktor pemicu konflik yang teridentifikasi antara lain:

• Kesenjangan akses terhadap lapangan kerja dan sumber daya ekonomi antar kelompok agama dan etnis
• Lemahnya dialog antar komunitas pascakonflik yang menyebabkan trauma kolektif tidak terselesaikan
• Persaingan perebutan ruang publik dan pusat perekonomian lokal
• Minimnya program pemberdayaan yang bersifat inklusif dan lintas identitas

Dengan melibatkan pemuda sebagai agen perubahan, program ini juga menekankan pada aspek preventif melalui dialog rutin yang difasilitasi untuk menyelesaikan potensi gesekan secara dini. Pendekatan ini mengadopsi prinsip resolusi konflik berbasis komunitas di mana partisipasi aktif dari basis bawah menjadi kunci.

Rekomendasi Kebijakan untuk Memperkuat Dampak Sosial Ekonomi Kreatif

Meskipun inisiatif ini patut diapresiasi, keberlanjutan dan skala dampaknya masih perlu diperkuat. Untuk memastikan bahwa ekonomi kreatif benar-benar menjadi perekat sosial yang efektif, sejumlah langkah strategis perlu diambil oleh para pengambil kebijakan. Pertama, penguatan kelembagaan melalui pendirian pusat inkubasi usaha lintas komunitas di Ambon yang dilengkapi dengan pelatihan manajemen dan akses ke pasar digital. Kedua, integrasi dengan kebijakan tata ruang yang adil sehingga ruang publik dan pusat ekonomi tidak lagi menjadi ajang persaingan. Ketiga, alokasi dana khusus dari APBD Maluku untuk pengembangan produk kreatif yang berbasis kearifan lokal dan melibatkan lebih dari 500 pemuda, dengan target replikasi di daerah rawan konflik lainnya di Indonesia Timur.

Selain itu, evaluasi berkala terhadap indikator kerukunan sosial harus dilakukan, termasuk survei sentimen antar kelompok dan indeks kepercayaan publik. Pemerintah juga disarankan untuk mengadopsi model peace economy yang terbukti sukses di wilayah konflik seperti Poso, di mana pemberdayaan ekonomi kreatif dipadukan dengan program reintegrasi sosial. Rekomendasi konkret ini bertujuan untuk memastikan bahwa ekonomi kreatif di Ambon tidak hanya menjadi program sesaat, melainkan fondasi bagi rekonsiliasi yang berkelanjutan, dengan fokus pada penyelesaian akar masalah kesenjangan sosial-ekonomi.