Konflik horizontal di Aceh kembali menjadi sorotan setelah perbedaan interpretasi terhadap syariat Islam memicu perpecahan sosial di tingkat gampong. Dua kubu yang saling berseberangan—pendukung dan penentang qanun tertentu—terlibat dalam boikot usaha dan pengucilan sosial, memperlambat pemulihan pasca konflik. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada ranah ideologis, tetapi juga merusak kohesi sosial dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Di tengah situasi tersebut, inisiatif program ekonomi syariah bersama yang diluncurkan pada 27 Agustus 2026 hadir sebagai jembatan rekonsiliasi, menggeser fokus dari perbedaan ideologis ke kerja sama produktif.

Akar Konflik dan Peta Aktor dalam Dinamika Horizontal di Aceh

Perbedaan pemahaman teologis terhadap penerapan syariat Islam dalam qanun lokal menjadi pemicu utama konflik horizontal di Aceh. Polarisasi sosial yang berlangsung lama diperparah oleh sentimen kelompok dan tekanan komunitas, sehingga ruang dialog semakin menyempit. Berdasarkan analisis terhadap dinamika di lapangan, faktor pemicu konflik dapat dirinci sebagai berikut:

  • Perbedaan interpretasi teologis terhadap qanun yang memicu sikap saling curiga antar kelompok.
  • Polarisasi sosial akibat sentimen kelompok dan tekanan komunitas di lingkungan gampong.
  • Ketimpangan akses ekonomi yang membuat kelompok tertentu merasa dirugikan dan termarginalkan.

Peta aktor dalam konflik ini melibatkan tokoh masyarakat, ulama, serta kelompok usaha kecil yang menjadi korban langsung boikot. Para aktor tersebut memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah eskalasi maupun de-eskalasi konflik. Dukungan Pemerintah Aceh dan Bank Indonesia melalui skema pembiayaan mikro syariah menunjukkan adanya keseriusan untuk meredakan ketegangan melalui pendekatan ekonomi yang lebih inklusif.

Ekonomi Syariah sebagai Perekat Sosial: Opsi Solutif dan Rekomendasi Kebijakan

Program ekonomi syariah yang diinisiasi oleh tokoh masyarakat dan ulama menawarkan opsi penyelesaian yang berfokus pada kepentingan bersama. Kegiatan yang diluncurkan mencakup pendirian koperasi syariah, pelatihan wirausaha halal, dan pasar bersama yang melibatkan semua kelompok. Pendekatan ini tidak hanya membuka ruang interaksi ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan lintas kelompok yang sebelumnya terpecah. Dengan dukungan Pemerintah Aceh dan Bank Indonesia, skema pembiayaan mikro syariah menjadi instrumen nyata untuk mengubah fokus dari perbedaan ideologis ke kerja sama produktif.

Bagi pengambil keputusan, keberlanjutan program ini memerlukan langkah kebijakan yang konkret dan terukur. Rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti meliputi:

  • Memperkuat program koperasi syariah dengan mekanisme bagi hasil yang transparan untuk mendorong partisipasi lintas kelompok.
  • Mengintegrasikan pelatihan wirausaha halal dengan kurikulum inklusif yang mengedepankan toleransi dan kerja sama.
  • Memonitor dan mengevaluasi dampak ekonomi terhadap penurunan intensitas konflik secara periodik.
  • Menyusun regulasi daerah yang mengakomodasi perbedaan interpretasi syariat tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan ekonomi.

Pendekatan ekonomi syariah ini diharapkan tidak hanya menciptakan ruang rekonsiliasi di Aceh, tetapi juga menjadi model bagi penyelesaian konflik horizontal serupa di daerah lain. Pengambil kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu memastikan keberlanjutan program melalui alokasi anggaran yang memadai dan kemitraan strategis dengan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, rekonsiliasi tidak berhenti pada seremonial, melainkan menjadi fondasi bagi stabilitas sosial dan pemulihan ekonomi jangka panjang.