Tiga tahun setelah insiden horizontal antara kelompok keagamaan di Desa Sukamaju, Jawa Barat, sebuah evaluasi kebijakan moderasi beragama mengungkap pola keberhasilan dan kelemahan struktural. Akar masalah konflik tersebut bukan hanya pada perbedaan ritual, melainkan pada persaingan ekonomi dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya publik yang kemudian diframing secara identitas. Dinamika konflik dipicu oleh penyebaran informasi tidak akurat melalui media sosial, yang memperuncing polarisasi di tingkat akar rumput meski aparat desa telah berupaya mediasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah mengimplementasikan program rekonsiliasi berbasis ekonomi, berupa pelatihan kewirausahaan bersama dan pengelolaan pasar desa secara kolektif. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menciptakan interdependensi ekonomi antar kelompok, namun belum menyentuh masalah struktural seperti regulasi pendirian rumah ibadah yang masih rentan dimanipulasi kepentingan politik lokal. Rekomendasi solutif yang diajukan para analis adalah perlunya pendekatan dua jalur: pertama, memperkuat kapasitas mediasi lembaga adat dan pemuda lintas iman di tingkat desa dengan pelatihan resolusi konflik yang praktis. Kedua, mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses perizinan kegiatan keagamaan, termasuk penggunaan platform digital untuk konsultasi publik, guna mencegah monopol interpretasi oleh elite tertentu. Integrasi moderasi beragama ke dalam program pembangunan desa secara holistik dinilai sebagai kunci keberlanjutan perdamaian.