Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kembali menjadi fokus utama kebijakan pencegahan konflik di Indonesia, seiring arahan tegas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menghidupkan dan memperkuat perannya di daerah. Sorotan ini muncul dalam konteks meningkatnya kerentanan konflik horisontal berlatar belakang keagamaan, yang sering bermula dari isu lokal—seperti sengketa pendirian rumah ibadah, tuduhan penodaan agama, atau aktivitas dakwah—lalu dengan cepat tereskalasi menjadi ketegangan komunal yang meluas. FKUB yang berfungsi optimal sebenarnya dirancang sebagai infrastruktur perdamaian pertama yang mampu menjalankan fungsi deteksi dini dan respons preventif, namun dalam praktiknya, banyak forum ini justru berjalan seremonial atau baru aktif saat konflik sudah meledak. Kelemahan ini memperbesar risiko kerugian sosial-ekonomi yang signifikan dan menggerus modal sosial yang telah dibangun puluhan tahun.

Analisis Akar Masalah: Mengapa FKUB Seringkali Gagal Berfungsi Optimal?

Secara struktural, kegagalan FKUB dalam menjalankan peran preventif berakar pada tiga faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, minimnya dukungan politik dan anggaran dari pemerintah daerah menyebabkan forum ini kekuatan kelembagaan, sehingga sangat bergantung pada inisiatif personal anggotanya. Kedua, kapasitas anggota FKUB yang seringkali belum memadai dalam hal mediasi konflik, pemahaman regulasi (seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No. 9 dan 8 Tahun 2006), serta komunikasi antarbudaya, membatasi kemampuan mereka melakukan intervensi dini. Ketiga, posisi FKUB yang belum terintegrasi secara sistematis dengan sistem keamanan dan pemerintahan daerah, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), membuat informasi tentang potensi konflik terfragmentasi dan respons menjadi lambat. Akibatnya, FKUB lebih banyak berperan sebagai "pemadam kebakaran" daripada "pengawas sistem peringatan dini" untuk mencegah eskalasi konflik keagamaan.

Rekonstruksi Peran FKUB sebagai Pilar Resolusi Konflik

Membangun kembali peran FKUB sebagai instrumen deteksi dan resolusi dini memerlukan pendekatan kebijakan yang holistik dan terstruktur. Transformasi ini harus bergerak dari model reaktif-seremonial menuju model kelembagaan yang proaktif, berkapasitas, dan terdana. Arahan Mendagri agar FKUB didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan fondasi penting untuk menciptakan keberlanjutan dan independensi operasional. Namun, pendanaan saja tidak cukup. FKUB perlu diperkuat melalui:

  • Standardisasi Peran: Penetapan Peraturan Daerah yang secara tegas mendefinisikan tugas, wewenang, dan mekanisme kerja FKUB, termasuk prosedur tetap untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam identifikasi dan mitigasi potensi konflik.
  • Peningkatan Kapasitas Stratejik: Program pelatihan berkelanjutan bagi anggota FKUB yang mencakup keterampilan mediasi, analisis konflik, hukum kebebasan beragama, dan komunikasi lintas budaya untuk membangun kepercayaan antar kelompok.
  • Integrasi Sistem Pemantauan: Membangun platform data terpadu yang menghubungkan laporan dan analisis FKUB dengan sistem pemantauan Forkopimda, sehingga potensi konflik keagamaan dapat dipetakan, dipantau secara real-time, dan ditangani secara terkoordinasi sebelum meluas.

Kerangka ini akan mengubah FKUB dari forum dialog menjadi pusat deteksi dini yang credible, dengan akses data dan jalur komunikasi yang jelas kepada pengambil keputusan di tingkat daerah maupun pusat.

Untuk mewujudkan rekonstruksi peran FKUB tersebut, rekomendasi kebijakan konkret perlu segera diambil oleh para pengambil keputusan, terutama pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Pertama, penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mewajibkan setiap daerah memiliki Perda tentang FKUB, dilengkapi dengan petunjuk teknis mengenai alokasi anggaran minimal, mekanisme pelaporan, dan indikator kinerja berbasis pencegahan konflik. Kedua, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Agama harus menyelenggarakan program sertifikasi kapasitas bagi anggota FKUB secara nasional, dengan kurikulum yang mengintegrasikan studi kasus konflik keagamaan lokal. Ketiga, mendorong inovasi teknologi sederhana berupa aplikasi atau portal pelaporan masyarakat dan FKUB yang terhubung dengan ruang komando Forkopimda, memastikan bahwa sinyal deteksi dini dari tingkat akar rumput dapat segera naik ke tingkat pengambilan keputusan. Penguatan FKUB bukan lagi pilihan, melainkan investasi strategis berbiaya rendah untuk mencegah kerugian besar akibat disintegrasi sosial.