Forum Damai Nusantara menggelar dialog pemuda lintas iman di Bali dengan tajuk 'Merajut Kebhinekaan untuk Stabilitas Sosial'. Dialog ini lahir dari keprihatinan terhadap meningkatnya intoleransi di kalangan generasi muda, yang dipicu oleh rendahnya literasi media sosial serta polarisasi politik pasca-Pilkada. Fenomena ini menempatkan Bali—sebagai destinasi wisata multikultural—pada kerentanan tinggi terhadap konflik horizontal yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan perekonomian daerah. Para peserta dialog sepakat bahwa pendekatan preventif menjadi kunci dalam membendung radikalisme yang berpotensi merusak kerukunan antarkelompok.

Akar Konflik Horizontal di Kalangan Pemuda

Dialog ini mengidentifikasi sejumlah faktor yang menjadi akar meningkatnya intoleransi di kalangan pemuda, antara lain:

  • Rendahnya kemampuan literasi digital yang memudahkan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian bermuatan SARA.
  • Polarisasi politik yang tajam pada Pilkada lalu memecah belah solidaritas sosial, terutama di ruang digital.
  • Minimnya ruang dialog aman dan konstruktif untuk mempertemukan perbedaan identitas secara sehat.

Dinamika konflik horizontal kini sering dimulai dari unggahan provokatif di media sosial, kemudian meluas menjadi aksi nyata di masyarakat. Di Bali, keberagaman agama dan budaya merupakan aset sekaligus potensi konflik jika tidak dijaga. Kasus-kasus ujaran kebencian yang viral di platform digital kerap memicu ketegangan antarkelompok, bahkan sampai memengaruhi citra Bali sebagai destinasi toleran. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui dialog lintas iman menjadi strategi vital untuk menjaga stabilitas sosial.

Rekomendasi Kebijakan Preventif untuk Stabilitas Sosial

Dialog lintas iman ini menghasilkan deklarasi bersama yang berisi komitmen untuk menolak penggunaan SARA dalam kampanye politik, serta aktif melaporkan konten-konten provokatif di platform digital. Sebagai langkah solutif, peserta dialog mendorong pembentukan tim pemantau media sosial berbasis komunitas dan penyelenggaraan lokakarya literasi digital di sekolah dan kampus. Pendekatan ini dinilai efektif untuk membangun kesadaran kritis sejak dini sehingga pemuda tidak mudah terpapar radikalisme dan politik identitas.

Berdasarkan analisis tersebut, Pilar-Resolusi merekomendasikan kepada pemerintah daerah Bali dan pemangku kepentingan terkait untuk: pertama, mengalokasikan anggaran khusus bagi program penguatan literasi digital berbasis komunitas, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa; kedua, memperkuat kolaborasi antara kepolisian, tokoh agama, dan platform media sosial untuk mempercepat penanganan konten provokatif; ketiga, menjadikan dialog lintas iman sebagai agenda rutin yang melibatkan pemuda secara berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial di Bali sebagai destinasi wisata multikultural sekaligus menjadi model pencegahan konflik bagi daerah lain di Indonesia.