Guru Besar UNJ: Penyelesaian Konflik Papua Butuh Kebijakan Menyeluruh, Negara Tak Boleh Kalah

Konflik di Papua terus menuntut solusi strategis yang melampaui pendekatan represif dan menyentuh akar strukturalnya. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan ini membutuhkan pendekatan kebijakan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Titik berat persoalan tidak terletak semata pada eskalasi kekerasan bersenjata, namun pada kompleksitas konflik vertikal dan horizontal yang saling berkelindan dengan kesenjangan pembangunan dan lemahnya kehadiran negara. Konsekuensinya, respons yang hanya berfokus pada penekanan intensitas kekerasan terbukti temporer dan rentan memicu siklus konflik baru, sehingga negara harus memastikan dirinya tidak 'kalah' dalam membangun ketahanan sosial.

Mengurai Konflik Papua dari Perspektif Multi-Dimensional

Analisis terhadap dinamika konflik di Papua mengungkap tumpang-tindihnya tiga dimensi krisis yang saling memperkuat: keamanan, pemerintahan, dan kesejahteraan. Ketimpangan pembangunan yang masif antara wilayah pesisir dan pedalaman menjadi katalis ketidakpuasan dan rasa ketertinggalan. Secara paralel, kehadiran negara dalam menyediakan pelayanan publik dasar—seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi sipil—terasa masih lemah dan tidak merata, terutama di daerah-daerah terdampak konflik. Kondisi ini memicu konflik vertikal antara negara dan masyarakat, sekaligus memicu friksi horizontal antar-kelompok masyarakat yang diperuncing oleh eksklusi politik dan ekonomi. Mengatasi persoalan ini membutuhkan strategi yang tidak hanya meredam gejala kekerasan, tetapi terutama membangun kepercayaan dan rasa aman yang berkelanjutan.

• Akar Struktural: Ketimpangan pembangunan dan akses terhadap sumber daya menjadi pemicu konflik vertikal yang berlarut-larut.
• Defisit Kehadiran Negara: Pelayanan publik yang minim dan tidak merata melemahkan legitimasi negara di mata masyarakat lokal.
• Kompleksitas Sosial: Interaksi antara struktur adat yang kuat, peran tokoh agama, dan dinamika kelompok bersenjata menciptakan medan konflik yang sulit dipetakan dengan pendekatan standar.

Tiga Pilar Kebijakan Menyeluruh sebagai Resolusi Konflik Berkelanjutan

Menjawab kerumitan tersebut, diperlukan kebijakan terpadu yang berorientasi pada pembangunan kepercayaan dan kesejahteraan jangka panjang. Pendekatan menyeluruh yang diajukan mengintegrasikan tiga pilar strategis yang saling melengkapi, masing-masing dirancang untuk menangani dimensi krisis yang spesifik namun saling terkait. Ketiganya harus dilaksanakan secara simultan, dengan komitmen anggaran yang konsisten dan koordinasi yang kuat antar-lembaga pemerintah pusat dan daerah.

• Pilar Keamanan yang Profesional dan Protektif: Pergeseran paradigma dari operasi militer konvensional menuju keamanan yang berpusat pada masyarakat. Fokus utama adalah perlindungan warga sipil dan fasilitas publik, dengan penekanan pada penegakan hukum yang berkeadilan dan profesional untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia yang dapat memperkeruh suasana.
• Pilar Pelayanan Publik yang Agresif: Negara harus hadir secara lebih nyata melalui program-program layanan publik yang ditargetkan. Prioritas diberikan pada pembangunan dan penguatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, serta administrasi kependudukan dan pemerintahan di wilayah terdampak konflik. Kehadiran ini bertujuan membuktikan komitmen negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
• Pilar Rekonsiliasi dan Pembangunan Kepercayaan: Pilar ini menjadi fondasi untuk merajut kembali hubungan sosial yang rusak. Dilakukan melalui dialog inklusif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat—termasuk perempuan, pemuda, dan tokoh adat—pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, serta mekanisme keadilan transisional yang menangani luka masa lalu dan mencegah pengulangan kekerasan.

Bagi para pengambil kebijakan, khususnya di tingkat kementerian koordinator dan lembaga strategis terkait, rekomendasi konkretnya adalah segera merancang sebuah 'Blueprint Penyelesaian Konflik Papua' yang mengadopsi ketiga pilar tersebut. Cetak biru ini harus mencakup indikator kinerja yang jelas, mekanisme pendanaan berkelanjutan dari APBN/APBD, serta skema evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat setempat. Langkah pertama yang mendesak adalah memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan program pelayanan publik yang responsif terhadap konteks lokal, sambil menjamin bahwa operasi keamanan selalu dilakukan dengan prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.