Tegangan sosial pasca Pemilu 2026 di beberapa wilayah Maluku kembali mengemuka, diwarnai sejumlah unjuk rasa dan isu polarisasi berbasis identitas. Analisis akar masalah mengungkap bahwa dinamika ini tidak terlepas dari warisan traumatik konflik masa lalu yang belum sepenuhnya terselesaikan secara transformatif, diperparah oleh muatan politik identitas yang dieksploitasi selama kampanye. Kelemahan infrastruktur perdamaian di tingkat akar rumput, seperti forum bersama yang mandul dan minimnya program ekonomi inklusif pasca konflik, menjadi celah bagi sentimen lama untuk muncul kembali.\n\nDinamika konflik saat ini menunjukkan pola serupa dengan masa lalu namun dengan medium yang berbeda, yaitu penyebaran narasi provokatif melalui media sosial dan kelompok pesan terbatas. Hal ini mempercepat polarisasi dan membuat ruang dialog langsung antar komunitas menyempit. Otoritas keamanan setempat telah melakukan pendekatan pre-emptif, namun tindakan tersebut cenderung bersifat jangka pendek dan berfokus pada penjagaan ketertiban, bukan pada penyembuhan relasi sosial yang rusak.\n\nSolusi konkret yang direkomendasikan adalah revitalisasi dan pendanaan berkelanjutan untuk "Komite Bersama" tingkat desa/kelurahan yang terdiri dari tokoh agama, adat, pemuda, dan perempuan sebagai garda terdepan mediasi lokal. Komite ini perlu diberikan pelatihan khusus dalam resolusi konflik dan media literasi. Di tingkat kebijakan, pemerintah pusat perlu mempercepat program sertifikasi tanah adat dan proyek ekonomi bersama lintas kelompok sebagai perekat sosial. Pendekatan keamanan harus diintegrasikan dengan pendekatan sosial-ekonomi, dengan melibatkan mantan kombatan dari semua pihak sebagai agen perdamaian dalam program deradikalisasi dan reintegrasi.