Konflik antara nelayan Tanjung Niur dan Ketua HNSI Kecamatan Tempilang, Bangka Barat, bermula dari miskomunikasi terkait kebijakan internal organisasi dan penyaluran aspirasi yang tersumbat. Ketegangan yang berujung pada aksi protes dan bentrokan fisik ringan menunjukkan adanya gap representasi dan ketidakpuasan nelayan terhadap struktur organisasi yang kurang responsif. Masalah ini mengindikasikan lemahnya fungsi organisasi nelayan sebagai mediator antara pemerintah dan anggota, serta kurangnya kanal aspirasi yang transparan dan terukur. Kapolsek Tempilang Deni bersama Humas HNSI Provinsi Bangka Belitung Mustapa menerapkan strategi restorative justice berlapis: deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas, cooling system dengan memisahkan kelompok, dan mediasi puncak dengan penengah netral dari HNSI provinsi. Mediasi selama 3 jam menghasilkan kesepakatan damai 5 poin yang mencakup saling memaafkan, penghentian perselisihan di media sosial, pembukaan kanal aspirasi berkala setiap 3 bulan yang difasilitasi Polsek, komitmen transparansi program dari Ketua HNSI, dan menjaga kondusifitas wilayah pesisir. Analisis solutif mengidentifikasi tiga kunci keberhasilan: pertama, involusi pihak kepolisian sebagai fasilitator yang cepat namun tidak grusa-grusu. Kedua, keberadaan penengah struktural dari organisasi tingkat provinsi (HNSI Babel) yang memiliki legitimasi untuk mengklarifikasi dan menjembatani. Ketiga, pembuatan kesepakatan tertulis yang melibatkan tokoh agama dan pemerintah desa sebagai saksi, meningkatkan komitmen psikologis. Rekomendasi untuk pengambil kebijakan adalah membentuk protokol mediasi standar untuk konflik internal organisasi masyarakat (nelayan, petani, pedagang) dengan melibatkan Polsek dan perwakilan organisasi tingkat provinsi sebagai mandatory mediator.