Kasus dugaan intimidasi dan ancaman peretasan terhadap media oleh seorang pegawai IT Perumda BPR di Karimun menunjukkan dinamika konflik antara individu dengan kelompok profesional (jurnalis). Konflik ini bermula dari tindakan impulsif pelaku yang berpotensi merusak relasi antara aparatur negara dengan masyarakat sipil, khususnya pers. Namun, penyelesaiannya melalui jalur Restorative Justice di Mapolsek Tebing menjadi contoh praktik mediasi yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan rekonsiliasi, daripada proses hukum pidana yang mungkin lebih memperuncing hubungan. Dinamika konflik teredam setelah fakta krusial terungkap: pelaku Tengku Wahyu sedang dalam masa perawatan intensif untuk kondisi kejiwaannya sejak November 2025. Rekam medis dari dokter spesialis kejiwaan menjadi pertimbangan utama para jurnalis, melalui pelapor M. Saimi Arrahman Rambe (Ami Bagan), untuk mencabut laporan dan mengedepankan sisi kemanusiaan. Proses mediasi melibatkan puluhan jurnalis dan keluarga pelaku, difasilitasi oleh polisi, menghasilkan kesepakatan damai dengan empat poin krusial: komitmen tidak mengulangi intimidasi atau peretasan, membuat video klarifikasi dan permohonan maaf terbuka, tanda tangan komitmen tertulis, serta kesediaan menghadapi hukum jika melanggar lagi. Analisis solutif dari kasus ini menawarkan beberapa pembelajaran bagi kebijakan resolusi konflik. Pertama, Restorative Justice efektif untuk kasus dengan pelaku yang memiliki kondisi khusus (misal gangguan mental) dan korban berupa kelompok yang mampu mempertimbangkan aspek rekonsiliasi. Kedua, perlu protokol standar bagi aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan faktor kesehatan mental sebagai bagian dari proses mediasi, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban. Ketiga, kasus ini menguatkan pentingnya pendidikan masyarakat tentang hak-hak jurnalis dan batasan ekspresi di ruang digital, untuk mencegah konflik serupa. Keempat, membangun sistem pendampingan dan pengawasan bagi individu dengan kondisi kejiwaan tertentu dalam lingkungan kerja, agar tidak menjadi sumber gesekan sosial.