Konflik pilkades di Desa Sila, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, baru-baru ini menunjukkan potensi eskalasi bentrokan horizontal yang dapat meluas ke wilayah sekitar. Dua kelompok pendukung calon kepala desa terlibat perselisihan hasil pemungutan suara yang dipicu oleh sentimen kekerabatan dan klaim wilayah adat. Ketegangan mencapai titik kritis, namun tim gabungan yang terdiri atas Kepolisian Resor Bima, Pemerintah Kecamatan, dan tokoh adat setempat berhasil meredam eskalasi melalui mediasi intensif. Keberhasilan ini menegaskan bahwa pendekatan hukum yang dipadukan dengan kearifan lokal menjadi kunci utama dalam menyelesaikan konflik horizontal di tingkat desa.

Analisis Akar Konflik: Sentimen Kekerabatan dan Klaim Wilayah Adat

Pemicu utama konflik pilkades di Desa Sila adalah ketidakpercayaan terhadap hasil penghitungan suara yang dianggap tidak transparan oleh salah satu kubu. Faktor ini diperparah oleh ikatan kekerabatan yang kuat di masyarakat Bima, di mana setiap calon didukung oleh jaringan keluarga besar yang solid. Selain itu, klaim wilayah adat yang masih kental menambah dimensi konflik, karena sebagian kelompok merasa hak ulayat mereka terancam jika calon dari kubu lain menang. Tanpa adanya mekanisme mediasi yang cepat, eskalasi ketegangan bisa berubah menjadi bentrokan fisik antarwarga. Analisis lebih lanjut mengidentifikasi tiga faktor kunci yang memperkuat potensi konflik:

  • Perselisihan hasil pemungutan suara yang tidak transparan memicu kecurigaan dan mobilisasi massa pendukung.
  • Sentimen kekerabatan memperkuat solidaritas internal dan mempersulit upaya rekonsiliasi antar-kubu.
  • Klaim wilayah adat dijadikan alat legitimasi untuk mempertahankan dominasi politik di tingkat desa.

Rekomendasi Kebijakan: Penguatan Aturan Lokal dan Kelembagaan Mediasi Desa

Mediasi yang berhasil di Desa Sila menekankan pentingnya keterlibatan tokoh adat sebagai penengah yang dihormati kedua belah pihak. Solusi penghitungan ulang suara secara terbuka dan disaksikan semua pihak menjadi langkah taktis yang memulihkan kepercayaan. Untuk mencegah terulangnya konflik serupa di masa mendatang, pemerintah desa (pemdes) dan pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis. Integrasi mekanisme mediasi adat dalam prosedur penyelenggaraan pilkades menjadi prioritas, mulai dari tahap kampanye hingga penetapan hasil. Selain itu, pembangunan database konflik potensial tingkat desa yang mencakup peta aktor dan isu rawan akan memungkinkan pemerintah melakukan intervensi dini secara efektif.

Rekomendasi ini menuntut komitmen dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi NTB untuk menyusun regulasi turunan yang mengakomodasi kearifan lokal. Dengan kerangka kebijakan yang jelas, eskalasi konflik pilkades di Bima tidak hanya dapat diredam, tetapi juga dicegah melalui sistem peringatan dini dan mediasi yang melembaga. Keberhasilan di Desa Sila harus menjadi model replikasi bagi desa-desa lain di Indonesia yang menghadapi dinamika konflik horizontal serupa. Pengambil keputusan di tingkat daerah dan pusat perlu mengadopsi pendekatan berbasis data dan partisipasi tokoh adat untuk memastikan stabilitas sosial tetap terjaga.