Kementerian Sosial (Kemensos) merespons konflik sosial di Adonara Timur, Flores Timur, dengan penyaluran bantuan sosial logistik darurat berupa paket makanan, perlengkapan tidur, sandang, dan tenda. Respon ini ditujukan kepada korban konflik yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian akibat kerusakan atau kebakaran rumah. Meskipun intervensi darurat dari Kemensos merupakan langkah krusial untuk stabilisasi pasca-bentrokan, pola respons yang bersifat reaktif dan terfokus pada bantuan materiil mengungkap celah sistemik dalam penanganan konflik horizontal berulang di tingkat komunitas.

Analisis Akar Masalah dan Kerentanan Pasca-Konflik

Konflik sosial di Adonara Timur bukan sekadar insiden sporadis, melainkan manifestasi dari akumulasi ketegangan sosial yang memerlukan pendekatan lebih mendalam di luar penanganan darurat. Meskipun bantuan sosial dapat meredam gejolak jangka pendek, fokus pada korban konflik semata tanpa menyentuh akar penyebab — seperti persaingan sumber daya, kesenjangan ekonomi, atau narasi sejarah yang belum terselesaikan — berisiko mempertahankan siklus kekerasan. Kerentanan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan lansia semakin diperparah oleh hilangnya akses terhadap tempat tinggal dan mata pencaharian, menciptakan kondisi yang rentan terhadap eksploitasi dan mempersulit proses rekonsiliasi jangka panjang.

Mengintegrasikan Bantuan Darurat dengan Peta Jalan Rehabilitasi Sosial

Untuk memutus siklus konflik, penanganan pasca-bentrokan harus bertransisi dari fase darurat menuju program pemulihan dan rehabilitasi yang terstruktur. Kemensos sebagai leading sector perlu mengoordinasikan intervensinya dengan kementerian/lembaga lain dalam sebuah kerangka kerja terpadu. Peta jalan resolusi yang holistik harus mencakup elemen-elemen berikut:

  • Pendampingan Sosial dan Trauma Healing: Distribusi bantuan sosial harus diiringi pendampingan pekerja sosial untuk memastikan keadilan, memantau kondisi psikologis korban konflik, dan menjadi jembatan komunikasi awal antar-kelompok yang bertikai.
  • Pemulihan Ekonomi Berbasis Partisipasi: Program padat karya atau pelatihan kewirausahaan yang melibatkan warga dari kedua pihak dapat menjadi media rekonsiliasi sambil memulihkan stabilitas ekonomi.
  • Rehabilitasi Infrastruktur sebagai Media Rekonsiliasi: Proses membangun kembali rumah dan fasilitas umum yang rusak harus dirancang sebagai kegiatan gotong royong yang melibatkan semua pihak. Ini bukan sekadar rehabilitasi fisik, tetapi investasi sosial untuk membangun kembali kepercayaan dan rasa kepemilikan bersama.

Opsi-opsi di atas memerlukan sinergi kebijakan antara Kemensos, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Ketenagakerjaan, serta pemerintah daerah. Kerangka kolaborasi ini harus didasarkan pada pemetaan konflik dan kebutuhan yang partisipatif, melibatkan tokoh adat, agama, dan pemuda sebagai agen perdamaian di tingkat akar rumput.

Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Sistem Resolusi Konflik

Berdasarkan analisis terhadap respons Kemensos di Flores Timur, Pilar-Resolusi merekomendasikan tiga langkah kebijakan konkret kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah:

  • Mengembangkan Protokol Terpadu Penanganan Konflik Sosial: Kementerian Sosial bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Dalam Negeri perlu merumuskan protokol standar yang secara eksplisit menghubungkan fase tanggap darurat (bantuan logistik) dengan fase pemulihan (rehabilitasi sosial-ekonomi) dan pencegahan konflik berulang.
  • Mengalokasikan Anggaran Spesifik untuk Pemulihan Pascakonflik: Anggaran bantuan sosial untuk korban konflik harus memiliki komponen khusus untuk pendampingan psikososial, mediasi komunitas, dan program pemulihan ekonomi berbasis perdamaian, yang dieksekusi melalui skema dana desa atau program khusus daerah rawan konflik.
  • Memperkuat Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator Rekonsiliasi: Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu didorong untuk membentuk forum permanen pascakonflik yang terdiri dari perwakilan masyarakat, aparatur, dan pihak terkait. Forum ini bertugas memantau distribusi bantuan, merancang agenda rekonsiliasi, dan melaporkan perkembangan pemulihan kepada pemerintah pusat, memastikan transisi yang mulus dari bantuan darurat menuju rehabilitasi berkelanjutan.

Penanganan konflik horizontal seperti di Flores Timur menuntut pergeseran paradigma dari sekadar memberi bantuan menjadi membangun ketahanan sosial. Intervensi Kemensos yang tepat waktu harus dilihat sebagai titik awal, bukan akhir, dari sebuah proses panjang pemulihan hubungan sosial, ekonomi, dan kepercayaan di antara warga. Hanya dengan integrasi yang solid antara respons darurat, program rehabilitasi, dan strategi pencegahan, siklus konflik sosial dapat diputus secara berkelanjutan.