Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis temuan terbaru mengenai konflik horizontal di Poso, Sulawesi Tengah, yang hingga kini masih menyisakan trauma mendalam dan ketidakpercayaan antarkelompok masyarakat. Konflik yang berakar sejak era 2000-an ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mengakibatkan keretakan sosial berkepanjangan. Dampaknya meluas ke sektor ekonomi dan politik lokal, menciptakan kerentanan yang memerlukan intervensi kebijakan terstruktur. Pihak-pihak yang terlibat mencakup kelompok agama, komunitas adat, serta aktor politik lokal yang saling curiga, sehingga proses rekonsiliasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah konflik berulang.

Analisis Akar Masalah Konflik Horizontal di Poso

Berdasarkan temuan Komnas HAM, akar masalah utama konflik di Poso terletak pada ketidakadilan ekonomi dan politik lokal yang belum terselesaikan secara tuntas. Kesenjangan akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti lahan dan pekerjaan, telah memicu kecemburuan sosial yang mudah dieksploitasi oleh aktor politik. Selain itu, lemahnya representasi kelompok minoritas dalam struktur pemerintahan daerah memperburuk ketidakpercayaan. Faktor-faktor pemicu ini dapat dirinci sebagai berikut:

  • Kesenjangan Ekonomi: Distribusi bantuan dan program pembangunan yang tidak merata antarwilayah dan antarkelompok.
  • Eksklusi Politik: Minimnya keterlibatan tokoh komunal dalam pengambilan keputusan daerah, sehingga kebijakan sering tidak mencerminkan kebutuhan seluruh kelompok.
  • Trauma Kolektif: Kenangan kekerasan masa lalu yang belum terkelola secara psikososial, memicu prasangka dan stereotip negatif.

Untuk itu, setiap upaya rekonsiliasi harus dimulai dengan mengakui ketidakadilan struktural ini sebagai prioritas utama.

Rekomendasi Kebijakan: Tim Rekonsiliasi dan Reparasi Sosial

Komnas HAM merekomendasikan pembentukan tim rekonsiliasi yang melibatkan tokoh agama, akademisi, dan perwakilan komunal sebagai langkah awal dialog restoratif. Tim ini bertugas merancang program reparasi sosial yang mencakup pemulihan trauma, mediasi antarkelompok, serta pemberdayaan ekonomi di daerah rentan. Opsi resolusi yang dapat diimplementasikan meliputi:

  • Dialog Restoratif Terstruktur: Forum pertemuan rutin antarkelompok yang difasilitasi pihak netral untuk membangun kembali kepercayaan.
  • Program Pemberdayaan Ekonomi Bersama: Proyek usaha produktif lintas kelompok yang didanai oleh pemerintah daerah dan pusat.
  • Perbaikan Akses Politik Lokal: Kebijakan afirmasi bagi keterwakilan kelompok minoritas dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

Implementasi rekomendasi ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pusat agar efektif. Komitmen anggaran, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan independen menjadi kunci keberhasilan. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, risiko konflik berulang tetap tinggi.

Sebagai langkah konkret, para pengambil keputusan di tingkat daerah dan pusat perlu segera mengeluarkan kebijakan yang menginstruksikan pembentukan tim rekonsiliasi dalam waktu tiga bulan ke depan. Rekomendasi ini harus diikuti dengan alokasi dana khusus untuk program reparasi sosial dan pemberdayaan ekonomi di Poso, serta pembentukan mekanisme pemantauan bersama antara pemerintah, Komnas HAM, dan tokoh masyarakat. Dengan sinergi kebijakan yang kuat, rekonsiliasi dapat menjadi fondasi stabilitas sosial jangka panjang di Poso.